Advokat Senior: “Kritik Positif, Ucapan Said Didu Tidak Relevan Dilaporkan dengan UU ITE”

Sangat tidak relevan jika Said Didu akan dilaporkan berdasarkan (pasal 28 ayat 2) UU ITE

Sebagaimana ramai diberitakan media massa, juru bicara Menko Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi, meminta Muhammad Said Didu (MSD) meminta maaf dalam (2 x 24jam) sehubungan unggahan video melalui akun pribadi MSD. Jika tidak, maka akan dituntut melalui jalur hukum sesuai perundang- undangan yang berlaku,”, Jumat (3/4/2020).

Video berdurasi 22.44 menit, di akun MSD itu, diunggah 27 maret 2020, dipermasalahkan pihak Luhut, karena ungkapa, “Luhut hanya pikirkan uang uang, dan uang!”.

Dalam video itu, Said Didu antara lain mengkritik pemerintah perihal masih terus saja melakukan program monumental  persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), sementara saat ini negara masih dalam keadaan darurat penanganan wabah  Covid-19.

Keberatan Jodi Mahardi lainnya, karena Said juga mengatakan Luhut ngotot menekan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ‘mengganggu’ dana untuk pembangunan IKN baru, karena dapat menambah beban utang negara.

Dalam Video itu said juga menyebut dan berharap Luhut ingat kembali pada Sapta Marga karena sebagai purnawirawan TNI.

Kepada MySharing pada Ahad (5/4), Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Adv. Djudju Purwantoro, SH memberikan pendapat hukumnya sebagai berikut:

– Bahwa pasal 28F UUD 1945 menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

– Bahwa pasal 19, Deklarasi Umum HAM 1948, yang memberi kebebasan pada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

– Bahwa apa yang diungkapkan oleh Said Didu tersebut, adalah justru merupakan ‘kritik positif, konstruktif’ kepada pemerintah demi kepentingan umum. Kritikan tersebut agar pemerintah tidak melulu memikirkan uang untuk pembiayaan- pembiayaan lain yang kurang prioritas. Dalam kondisi darurat wabah corona-19 saat ini, ujaran tersebut tentu tidak dimaksudkan untuk menyebarkan ‘hoax’ atau memfitnah kepada seorang Luhut.  Seyogiyanya harus dibedakan antara kritik demi kepentingan publik (harus dilindungi), penghinan/fitnah, dan ujaran kebencian (hate speech).

Apa yang diungkapkan oleh Said Didu justeru kritik positif, konstruktif kepada pemerintah Click To Tweet

– Jika Said Didu akan dilaporkan sesuai (Pasal  317 KUHP), menjadi salah alamat (tidak ada unsur pidana), karena ujarannya tidak dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau penghinaan dan atau/ pemberitahuan palsu, fitnah kepada Luhut Binsar. Publikasi tersebut adalah lebih dimaksudkan demi kepentingan, kebaikan publik yang lebih luas.

– Demikian halnya jika akan dilaporkan (Pasal 318 KUHP), tidak relevan karena Said Didu tidak betniat atau melakukan sangkaan palsu kepada orang lain, karena telah melakukan tindak pidana, dengan menyebut ; “hanya pikirkan uang, uang, uang”.

– Dalam UU ITE No. 19/2016 ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian melalui ‘medsos’ diatur (pasal 27 ayat 3), sedangkan ujaran kebencian, permusuhan terkait berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA)  diatur (pasal 28 ayat 2) UU ITE.

– Dengan demikian sangat tidak relevan jika Said Didu akan dilaporkan berdasarkan (pasal 28 ayat 2) UU ITE, dengan sanksi hukuman (in casu) sesuai Pasal 45A ayat (2), yakni: karena informasi yang disebarkan (melalui medsos) tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan (provokasi) ataupun penghinaan kepada pihak lain berdasarkan SARA.

More Stories
FPUIB
Umat Islam Banten Siap Aksi Bela Muslim India, 2 Maret 2020