Audiensi Tim Advokasi Forum Kedaulatan NKRI dengan Mabes POLRI

Proses pembahasan RUU HIP secara ideologis, sosiologis, dan yuridis sejak awal prosesnya adalah cacat secara hukum. Tim Advokasi Forum Kedaulatan NKRI beraudiensi dengan POLRI.

Pada 14 Juli 2020, Tim Advokasi Forum Kedaulatan NKRI yang dipimpin oleh Ustd. Adang Suhardjo, SE, beraudensi kepada pihak Mabes Polri. Pada kesempatan itu kami diterima oleh Wadir Badan Intelkam Brig.Jend Pol. Antoni Siahaan, dan Bid.Politik Kombes. Pol. Harianta.

Sesuai keterangan tertulis dari Tim  Advokasi, Adv. Djudju Purwantoro kepada MySharing (15/7), tim ini menyampaikan beberapa hal antara lain:

Sehubungan dengan timbulnya gejolak yang cukup masif dalam masyrakat, yaitu perihal reaksi penolakan proses RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) oleh DPR RI, maka Badan Intelkam Polri perlu merespon kondisi tersebut dengan serius.

Bahwa sesuai dengan UU No.27 thn 1999, tentang perubahann KUHP terkait dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, terutama psl 107a, psl 107c huruf b, psl 107d psl 107e huruf a. Materi dari ketentuan tesebut pada intinya adalah adanyanya perbuatan menyebarkan atau mengembangkan, dan juga dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila dengan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme.

Seperti disebutkan dalam psl 6 (ayat 1) RUU HIP, adanya penyebutan sendi pokok Pancasila adalah Keadilan Sosial. Klausul tersebut juga terhubung dengan psl 7 RUU HIP, menyebutkan antara kain bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila (Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, serta Ketuhanan yang Berkebudayaan), yang terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong royong. Perihal gotong royong bermakna penyatuan Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, yang dikenaal dengan Nasional, Agama dan Komunis (Nasakom).

Ideologi suatu negara secara hirarki penetapannya semestinya melalui TAP MPR, bukan hanya berdasarkan Undang-undang belaka. Proses pembahasan RUU HIP secara ideologis, sisiologis, yuridis dan yuridis sejak awal prosesnya adalah cacat secara hukum. Secara contrario ada indikasi dan bau komunis dalam substansi dan materi RUU HIP. Demikian halnya secara konteks pidana, patut diduga adanya indikasi penyelundupan hukum dan penyusupan kelompok kiri (smugling law/idea).

Demikian halnya jika mengacu psl 156a KUHP, RUU HIP psl 6 (ayat 1), jelas ada unsur penghinaan, pelecehan atau meremehkan suatu agama (Islam), karena akan mengganti kedudukan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Sila Keadilan Sosial.

Secara materiil adanya pemberitaan bohong (psl 14 ayat 1, KUHP) perihal keadilan sosial sebagai substansi sendi pokok Pancasila yang menggantikan Ketuhanan Yang Maha Esa, secara materiil faktanya memang telah membuat keresahan dan keonaran yang luas di masyarakat. Dengan demikian pembahasan rumusan RUU HIP tersebut bisa terkait dengan psl 55 (ayat 1) KUHP, karena adanya keterlibatan satu pihak dengan pihak lainnya.

Bahwa oleh karenanya Forum Kedaulatan NKRI, berkeberatan jika RUU HIP tetap diproses menjadi Undang- Undang, karenanya harus dihentikan walaupun dengan merubah judulnya.

Audensi kepada Mabes Polri (Badan Intelkam) tsb, juga diikuti oleh anggota Forum Kedaulatan Lainnya antara lain ; Kol.Purn. TNI Sugeng Waras, Djoko Edhi, SH, Rizal Fadilah,SH, May.Jend.TNI. Purn. Deddy S Budiman, Radhar Tribaskoro, SE, Bennie Akbar Fatah.

Dari pihak Mabes POLRI, Brig. Jend. Pol Antoni Siahaan menambahkan bahwa masukkan tersebut adalah sebagai kontrol kepada POLRI, mengatakan bahwa kita masih tetap percaya kepada dasar negara kita Pancasila bukan Trisila atau Ekasila, galakkan kembali P4. Demikian diinformasikan oleh Adv Djudju yang juga Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) dan Ketua Umum Gerbang Amar.

More Stories
Aktivis Kemanusiaan Ustadzah Kingkin Anida Korban Hoax, Harus Dilindungi Hukum”