Wakil Ketua Baznas Zainulbahar (kiri ujung). foto:MySharing.

Baznas : Perpres untuk Penghimpunan Zakat  

Sistem penghimpunan zakat itulah yang pemerintah harusnya ikut memikirkan.

Wakil Ketua Baznas Zainulbahar Noor mengatakan, masyarakat Muslim di Indonesia jumlahnya sangat besar, maka  dana sosial seperti zakat dan wakaf harus dikuatkan penghimpunannya agar penerima manfaatnya juga lebih banyak.

Menurutnya seandainya penghimpunan zakat dalam satu tahun bisa sampai Rp 100 triliun. Maka bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.”Maka, dana Rp 100 triliun itu sudah mengurangi beban APBN untuk program-program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan,” kata Zainulbahar kepada MySharing di temui disela-sela Rakornas Baznas 2017 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Kamis (5/10).

Artinya jelas Zainul, tidak perlu lagi APBN dipakai Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengentaskan kemiskinan. Karena mengentaskan kemiskinan sudah dicover oleh Baznas sebagai lembaga negara. Tapi, kata dia bagaimana caranya Baznas bisa menghimpun dana sampai Rp 100 triliun per tahun. Maka pemerintah perlu menemukan dan membuat sistem penghimpunan zakat yang tepat.

Zainulbahar menyampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawanti mengatakan pengelolaan zakat bisa dilakukan sama seperti pemerintah mengelola dana pajak.

‘Sistem penghimpunan zakat itulah yang pemerintah harusnya ikut memikirkan. Dan, memang Baznas akan memberikan usulan-usulan bagaimana penghimpunan zakat itu bisa dibesarkan,’ tegasnya.

Dirinya pun menceritakan bahwa mantan Presiden RI Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) pernah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres)  Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Ditujukan kepada menteri, panglima TNI, kapolri, jaksa agung, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, BUMN dan BUMD. Supaya bersama Baznas mengumpulkan zakat.

Namun demikian, kata dia, Inpres bukan peraturan, sehingga sifatnya tidak mengikatkan. ‘Maka perlu Peraturan Presiden (Perpes) atau Undang-undang (UU). Umpamanya begini, bayangkan saja lima juta PNS seluruh Indonesia kalau 2,5 persen dipotong (gajinya untuk zakat). Kalau itu terjadi, maka jumlah (penghimpunan zakat) Rp 100 triliun itu akan bisa tercapai,” ungkap Zainulbahar.

Baznas   menilai, kalau gaji pegawai PNS, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta serta perangkat lainnya dipotong secara otomatis untuk bayar zakat, maka secara tidak langsung telah membantu masyarakat Muslim mempermudah menjalankan rukun Islam ketiga yaitu zakat. ‘Hal tersebut bukan pemaksaan, jika ada yang tidak mau gajinya dipotong untuk membayar zakat tinggal membuat surat keberatan,” pungkasnya.

 

More Stories
BNI Syariah Dukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Halal