Diskusi ini dihadiri oleh Dahnil Anhar Simanjuntak (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah), Yono Reksoprdjo (Ketua LHKP PPM), Bambang W Umar (Pengamat Kepolisian UI), dan Menejer Nasution (Mantan Komisioner Komnas HAM) sebagai narasumber (23/05/208).

Berikut 13 Poin Masukkan PP Muhammadiyah Atas Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme

Upaya untuk melakukan pembaruan terhadap UU Tindak Pidana Terorisme selayaknya dilakukan untuk memperbaiki kekurangan atau melakukan reformulasi yang lebih baik guna memberikan jaminan berjalannya prinsip due proses of law dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme.

Namun rancangan Revisi Undang-Undang tindak pidana terorisme yang diserahkan pemerintah pada awal Tahun 2016 terkesan lebih menguatkan peran aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum tanpa adanya pengawasan yang berimbang dan belum memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sesuai dengan standar due proses of law, dan belum memberikan perlindungan yang kuat terhadap korban tindak pidana terorisme.

Pemerintah dan DPR sedang merampungkan revisi UU No. 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang ditargetkan pada pekan ini sudah dapat disahkan. Namun proses ini diharapkan bukan sesuatu yang tergesa gesa. Mengingat bukan merupakan sesuatu kondisi kekosongan hukum.

Banyak catatan yang harus menjadi evaluasi dalam penangananan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh BNPT dan Densus 88 Polri. Advokasi Siyono dan Evaluasi Komnas HAM terhadap penanganan terorisme harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi uu tersebut.

Revisi tersebut harus menjamin adanya transparansi dan keterlibatan publik dalam memantau penanganan tindak pidana terorisme.

Oleh karena itu Muhammadiyah secara resmi telah menyerahkan pandangan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait revisi undang-undang terorisme. Meski demikian, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ini menilai bahwa saat ini bukanlah masa darurat undang-undang terorisme.

Dalam sambutan diskusi bertajuk Quo Vadis Revisi UU Anti Terorisme di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/05/2018), Ketua PP Muhammadiyah Bahtiar Effendy mengatakan organisasinya telah menyerahkan pandangan tertulis kepada Ketua DPR terkait RUU Pemberantasan Terorisme.

“Memang terkesan agak terlambat padahal sebetunya tidak, karena Muhammadiyah tidak punya target kapan revisi undang-undang ini selesai.” Ucap Bahtiar

Dalam kajian yang disampaikan kepada DPR, Muhammadiyah memberikan beberapa poin masukan dalam revisi undang-undang pemberantasan terorisme yaitu terkait 13 hal yaitu sebagai berikut :

  1. Pelibatan Intelejen dan Militer
  2. Masa Penangkapan
  3. Penyadapan
  4. Penahanan
  5. Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme
  6. Ujaran Kebencian
  7. Pencabutan Paspor dan Kewarganegaraan
  8. Pencegahan dan Penempatan pada Tempat Tertentu
  9. Belum memberikan sanksi bagi Penggunaan Kekerasan dalam Penegakan Hukum
  10. Keterbukaan dalam Proses Persidangan
  11. Deradikalisasi
  12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  13. Lembaga Pengawasan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Bahtiar mengatakan penting bagi pihaknya untuk menyumbangkan pemikiran dalam RUU Pemberantasan Terorisme. Dia berharap nantinya akan dihasilkan aturan yang lebih baik dari yang sudah ada, meski sebenarnya undang-undang baru tak terlalu dibutuhkan.

“Sebenarnya kita tidak dalam suasana darurat undang-undang terorisme,” ujarnya.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Luar Negeri itu menilai sebenarnya Undang-udang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berlaku saat ini telah cukup efektif. Buktinya, dalam periode sebelumnya pernah tidak terjadi aksi terorisme.

Selanjutnya, Muhammadiyah menekankan agar ke depan penanganan terorisme diharapkan dapat dilakukan secara terbuka. Sebab, selama ini tak ada pengawasan terhadap proses penanganan tersebut.

“Proses penanganan terhadap teroriame semestinya berjalan terbuka,” tandasnya.

Saat ini, DPR tengah mengebut pembahasan revisi Undang-undang Terorisme, yang telah diusulkan pemerintah sejak 2016. Sebelumnya, presiden Joko Widodo mendesak RUU tersebut segera dirampungkan pada Mei 2018. Jika tidak, maka pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Sementara itu Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai teror bom yang terjadi di Indonesia disebabkan penegakan hukum di tanah air belum berjalan dengan baik. Selain itu kesejahteraan di masyarakat yang tidak merata.

Hal ini dikatakan Bambang seusai menjadi pembicara diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema: Quo Vadis Revisi UU Anti Terorisme.

“Kalau negeri ini penegakan hukum yang adil, hukum ditegakan betul-betul, kesejahteran masyarakat dibangun secara merata. Kemudian perhatian pada bangsa nggak pilih-pilih itu nggak ada teror,” ujar Bambang di kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

Menurut Bambang, persoalan teror tidak bisa diselesaikan dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Teror nggak bisa hanya diselesikan dengan RUU yang hukumannya berat. Apa ini bisa dijamin RUU itu keluar (disahkan) teror nggak ada? Saya kira nggak bisa dijamin,” jelas dia.

Meski begitu, Bambang mendukung adanya evaluasi penanganan teror di Indonesia. Salah satunya negara, kata dia, perlu melibatkan TNI dalam menangani terorisme. Khususnya mereka yang membawa paham dan ideologi dari luar.

“Nggak hanya polisi saja, militer perlu dibutuhkan untuk penanggulangan terorisme. Teror dari mana (yang ditangani TNI?) yang dari luar negeri yang mengancam kedaulatan negara?” kata dia.

Diskusi ini dihadiri oleh Dahnil Anhar Simanjuntak (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah), Yono Reksoprdjo (Ketua LHKP PPM), Bambang W Umar (Pengamat Kepolisian UI), dan Menejer Nasution (Mantan Komisioner Komnas HAM) sebagai narasumber.

 

More Stories
Bank Muamalat Gelar RUPST dan RUPSLB