Deden F. Radjab dan teman-teman pada aksi 14 Juni 2019 di ke Mahkamah Konstitusi. Foto: MySharing
Deden F. Radjab dan teman-teman pada aksi 14 Juni 2019 di ke Mahkamah Konstitusi. Foto: MySharing

Curiga Pilpres Direkayasa, Netizen Buat Vlog Satire

Netizen membuat vlog satire B 5445 LR, yang bertujuan menyinggung angka perolehan suara Pilpress di 54:45.

Menarik untuk mengetahui bahwa angka perolehan suara pada Pemilihan Presiden 2019 kali ini selaras antara yang hasil Quick Count oleh lembaga survey, Situng KPU, dan real count. Porsi 54 untuk Paslon 01 dan 45 untuk Paslon 02 tidak berubah sejak awal. Padahal, semasa kampanye dan bahkan sebelumnya, animo masyarakat terlihat lebih besar ke Paslon 02. Inilah yang membuat netizen, pegiat Islam, yang juga mantan Komisioner KPU Jakarta Timur, Deden F. Radjab membuat vlog bernada satire tentag 5445 ini.

Vlog ini mengandalkan plat nomor Vespanya yang baru diperpanjang pajaknya. Kebetulan, plat nomornya adalah B 5445 LR.  Kami rakyat yang cinta kedaulatan dan kami akan memperjuangan hak suara kami. Walaupun dicurangi, kami sadar, Seperti plat nomor ini, 5445, quick count tiga bulan tidak berubah, dan sampai terakhir pun di real count-nya di KPU, belum selesai situngnya tetap 5445”, kata Deden.

Tetapnya angka itu, buat Deden adalan indikasi kecurangan, seperti rekayasa hasil. “Walaupun kami sadar, di Mahkamah Konstitusi pun belum tentu kami mendapat keadilan. Kami Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), memohon kepada Allah Swt agar dihapuskan quick count 5445 ini, yang tidak berubah tiga bulan, apakah itu kecurangan yang begitu massif?”, kata Deden dalam vlognya yang dibuat di depan gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

Pada Jumat (14/6) lalu, GNKR memang melakukan aksi mendukung hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berlaku tidak adil dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Aksi ini dipimpin oleh Abdullah Hehamahua, tokoh antikourupsi dan mantan Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, sebagai koordinator lapangan (Korlap), Hehamahua, mengatakan, aksi yang mereka lakukan itu bukan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Tetapi, untuk mengawal agar MK sebagai lembaga hukum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya secara profesional.

Anda juga bisa menonton vlognya lengkap via channel Youtube MySharing Tv di bawah ini:

“Massa aksi yang turun untuk mengawal MK ini, tidak ada hubungan dengan pasangan calon, baik itu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Massa aksi turun ke jalan, karena panggilan hati atau inisiatif untuk mendampingi atau mengawal sidang MK, agar sidang berjalan secara profesional, agar MK menegakkan hukum yang bersih, yang jujur tidak atas tekanan-tekanan pihak-pihak (tertentu),” kata Hehamahua.

54:45 angka perolehan Pilpres tidak berubah-ubah, apakah itu kecurangan? Click To Tweet

Adapun massa yang hadir itu dari antara lain dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U), Persaudaraan Alumni (PA) 212, alumni Universitas Indonesia (UI), dan mantan relawan 02. Menurut Hehamahua,  jumlah massa yang hadir sekitar 1.500 orang.

More Stories
BNI Syariah Layani Cash Management Angkasa Pura Kargo