Desa Ponggok, Potret Sukses Desa yang Bisa Mengoptimalkan Program Dana Desa

Program Dana Desa yang digulirkan sejak 2015 telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan layanan publik di desa.

Salah satu desa yang berhasil memanfaatkan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Berbicara dalam diskusi publik bertajuk “Dana Desa: APBN Pro Rakyat atau Pro Elite?” di Demang Cafe,Jakarta, akhir pekan lalu, Kepala Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten, Jateng – Junaedhi Mulyono mengatakan, dengan bantuan program Dana Desa yang digulirkan pemerintah dan pengelolaan yang modern dengan sistem korporasi melalui BUMDes, Desa Ponggok berhasil mengembangkan perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

“Mata air yang ada dulu disewakan 2 juta per tahun saja tidak laku, tapi sekarang bisa menghasilkan 700 juta sebulan,” ujar Junaedhi mencontohkan.

Selain itu, dengan pengembangan BUMDes pula, Desa Ponggok bisa membiayai berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari kesehatan hingga beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa.

Keberhasilan Desa Ponggok itu sendiri tidak terlepas dari visi yang dibangun seluruh masyarakat desa bersama perangkat desa. Mereka bersama-sama membangun perencanaan bersama mulai dari tata ruang, BUMDes, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang produktifitas masyarakat desa.

“Jika semua desa bisa mencontoh apa yang kami lakukan, maka ke depan Indonesia akan memiliki daya saing dan maju,” tegas Junaedhi.

Menanggapi berhasilnya optimalisasi pemanfaatan dana desa di Desa Ponggok di atas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan – Boediarso Teguh Widodo mengatakan, bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam memajukan masyarakat desa. Menurutnya, Desa Ponggok hanya satu dari keberhasilan lain pelaksanaan Dana Desa.

“Dana Desa bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di desa. Itu menjadi tekad pemerintah dari tahun ke tahun. Tapi dia hanya akan efektif kalau pemanfaatannya juga baik. Kuncinya kalau dia mau pro rakyat, maka sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban harus baik,” lanjut Boediarso.

Boediarso menambahkan, dari tahun ke tahun, anggaran program yang merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terus meningkat. Pada APBN tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp 20,76 triliun, di 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, dan pada 2017 menjadi Rp 60 triliun. Setelah hampir tiga tahun berjalan, pemerintah akan melakukan evaluasi agar ke depan pemanfaatan Dana Desa makin baik. Salah satu upaya tersebut adalah melalui reformulasi dari Dana Desa di tahun 2018 dengan fokus pada pengentasan kemeiskinan dan ketertinggalan secara geografis.

Agar pembagian Dana Desa tidak hanya memperhatikan aspek pemerataan tapi keadilan, maka ke depan pembagian Dana Desa akan diuubah dengan mengurangi bobot yang dibagi rata dan memperbesar yang berbasis formula.

“Tujuan pengubahan formula ini untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan kedua memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal terutama di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan,” demikian Boediarso.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi – Taufik Madjid menekankan, perlunya pemahaman utuh tentang Dana Desa.

“Paradigma kita harus kita sama, bahwa filosofi Dana Desa adalah rekognisi negara kepada desa. Negara menempatkan desa pada posisi yang mulia sebagai halaman depan Indonesia. Karena itu kita harus membangun dari pinggiran dengan memperkuat desa,” jelas Taufik.

Menurut Taufik, Dana Desa tidak bisa dilihat sepenggal, ia harus dilihat utuh mulai dari penyaluran, pemanfaatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya.

“Kemendes berkomitmen untuk konsisten mengawal Dana Desa agar pemanfaatannya benar-benar untuk desa, bukan untuk yang lain. Kalau ada masalah akan terus kita benahi,” katanya seraya mengatakan bahwa bukti keseriusan Kemendes adalah dengan membentuk Satgas Dana Desa dipimpin mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto.

 

 

More Stories
Aliansi Selamatkan Merah Putih Dorong MUI Serukan Masiroh Kubro