Anggota Komisi Hukum dan Perudangan MUI Abdul Chair Ramadhan, Sekertaris PP Muhammadiyah, Hj, Irene Handoyo, Ketua PPPM Bidang Hukum Dr Faisal, pelapor dari FAPA Syamsu Hilal, dan pelapor Muh Boerhanuddin pada diskusi bertajuk "Akankan Ahok Dipenjara," di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (2/2). .

Faisal: Ahok Telah Dipenjara Secara sosial

Sangat jelas aksi jutaan umat Bela Islam ketika itu bentuk sanksi sosial terhadap Ahok.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Faisal mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersangka penistaan agama hingga saat ini belum juga dipenjara secara fisik.

“Penjara secara fisik belum, tapi penjara melalui sanksi sosial di masyarakat sudah. Jadi, Ahok telah dipenjara secara sosial,” kata Faisal dalam diskusi bertajuk “Akankan Ahok Dipenjara”, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (2/2).

Menurut Faisal, hal ini harus dijelaskan ke publik, bukan merupakan sikap penghakiman melainkan bentuk ungkapan perasaan hukum. Karena secara hukum, pasal 152A yang menyeret Ahok memiliki kepentingan hukum hendak melindungi perasaan hukum dan ketentraman umat beragama.

Dijabarkan Faisal, bahwa sifat dari pasal 152A yaitu menistakan dan merendahkan. Maka, jika melihat relasi unsur 152A dengan alat bukti beserta kesaksian yang ada, dapat diduga si terdakwa telah memenuhi unsur kualifikasi delik.  Tapi itu semua menurut Faisal, tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dalam persidangan.

Terlepas dari semua itu, Faisal menilai sangat sulit dipungkiri jika si terdakwa telah dipenjara sosial. “Sangat jelas aksi jutaan umat Bela Islam ketika itu bentuk sanksi sosial terhadap Ahok. Itu artinya telah dipenjara secara sosial,” tukas Faisal.

Kendalikan Persidangan Sesuai Prosedur
Pada kesempatan ini, Faisal memberi catatan proses persidangan Ahok ke depan. Setidaknya, jelas dia, majelis hakim dapat mengendalikan proses persidangan sesuai dengan prosedur hukum acara dan menjaga pula kehormatan pengadilan.

“Ya, sebab kami melihat sikap dari pihak terdakwa sudah berlebihan bahkan melampaui apa yang menjadi fokus perkara,” kata Faisal.  Apalagi, lanjut dia,  pihak penasehat hukum dan si terdakwa mengungkap adanya bukti percakapan yang tentu mengarah kepada penyadapan. Ini jelas-jelas berpotensi langgar undang-undang, karena penyadapan tanpa bukti itu harus diproses secara hukum, bukan bersandar delik aduan.

Faisal menghimbau, di tengah proses hukum yang sedang berlangsung saat ini, mestinya pihak terdakwa tidak mempolitisasi persidangan. Seperti, mengejar obyektifitas keterangan saksi bukan berarti tidak ada aturannya.

Soalnya sikap Ahok sudah berlebihan Click To Tweet

“Setidaknya, tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjebak dan tidak boleh melakukan tekanan kepada saksi, seperti yang terjadi pada Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin. Jelas Amat Muslim geram dibuatnya,” pungkas Faisal.

More Stories
Audiensi Tim Advokasi Forum Kedaulatan NKRI dengan Mabes POLRI