Fakta-Fakta Mencengangkan Tragedi 22 Mei 2019

Fakta-fakta tersebut terungkap dalam pertemuan perwakilan demonstran dengan Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menerima sejumlah komponen umat terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat pada aksi 21 dan 22 Mei di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Jumat (24/5).

Dalam kesempatan itu sejumlah komponen umat menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat dalam menangani aksi penolakan hasil perhitungan suara KPU.

Sebagai juru bicara, Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad al-Khaththath menyatakan, aparat telah melampaui kewenangan dan tugasnya, termasuk ketika memukul mundur masyarakat.

“Kalau dikatakan pukul mundur, kenapa jauh sekali pukul mundurnya. Kami juga menemukan dengan 1 SSK di Thamrin City, tidak ada demonstran yang dikejar, tapi seperti menyisir lokasi,” kata al-Khaththath dalam audiensi dengan Komnas HAM di Jakarta, Jumat (24/5).

Al-Khaththath juga menyayangkan penyisiran oleh personel kepolisian sampai ke masjid dan wilayah permukiman warga. Padahal, selama ini umat Islam sudah biasa menggunakan masjid-masjid di sekitar Jakarta Pusat ketika ada aksi-aksi keumatan.

“Ini sangat berlebihan. Karena itu, kami minta Komnas HAM melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM,” ujarnya.

Dia juga menyayangkan adanya peluru tajam yang digunakan aparat dalam pengamanan aksi yang menyebabkan delapan orang meninggal dunia. Angka tersebut belum termasuk masyarakat yang luka-luka dan dinyatakan tidak ada kabarnya.

“Insiden ini sangat menyakiti nurani masyarakat dan kami akan membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk bisa disinergikan dengan Komnas HAM,” ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komando Pemenangan Prabowo-Sandi (Koppasandi), Mursalin, menduga kerusuhan kemarin memang telah direncanakan untuk menghilangkan jejak-jejak kecurangan pemilu dan menakut-nakuti masyarakat. “Ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan,” kata dia.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyatakan, instansinya telah membentuk tim pemantau pemilu untuk meninjau proses Pemilu 2019. Salah satunya tim pemantau untuk mengusut meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara massal.

“Dari 50 keluarga (almarhum KPPS) yang kami temui, tidak satupun bersedia untuk diautopsi. Kami tidak mungkin memaksa. Maka satu-satunya pegangan kami adalah hasil dari dokter atau rumah sakit bersangkutan,” kata Taufan.

Pelapor yang datang pada kesempatan ini adalah:

  1. Ust. M. Al-Khattath (FUI)
  2. Ust. Bernard Abdul Jabbar (Korlap Aksi)
  3. Ust. Mursalim (Koppassandi)
  4. Ust. Chanda (Sekjen Hidayatullah)
  5. Ust. Taufik Hidayat (Wasekum Dewan Da’wah)
  6. Ust. Namruddin (GMJ)
  7. Tim Advokasi BPN PS
  8. Eksponen Aksi 21 dan 22

More Stories
Halal Hospital (Rumah Sakit Syariah) Berbasis Wakaf dalam Program SDGs