Fatwa-Fatwa Saham Syariah

Dalam sistem ekonomi syariah, diperlukan lebih dari regulasi negara agar sebuah produk keuangan boleh diperjual-belikan. Diperlukan fatwa ulama yang berwenang. Maksudnya agar produk tersebut tidak menyalahi ajaran agama, sejak produk tersebut menggunakan label syariah. Dalam konteks Indonesia, ulama yang berwenang adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Untuk pasar modal syariah di Indonesia, khususnya untuk perdagangan saham, diperlukan fatwa saham syariah. Berikut ini adalah fatwa-fatwa yang terkait dengan fatwa saham syariah. Perlu diketahui, fatwa saham syariah terakhir adalah fatwa nomor 80 yang dibuat pada 2011. Berkas PDF untuk tiap fatwa tersedia untuk diunduh di bawah ini.

[sociallocker id=”1980″]

Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011
Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

Fatwa Nomor: 76/DSN-MUI/VI/2010
SBSN Ijarah Asset To Be Leased

Fatwa Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008
Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back

Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008
Sale and Lease Back

Fatwa Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008
Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008
Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008
Waran Syariah

Fatwa Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah)

Fatwa Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007
Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

Fatwa Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006
Akad Mudharabah Musytarakah

Fatwa Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004
Obligasi Syariah Ijarah