Fatwa MUI Mengharamkan Pluralisme dan Liberalisme Ditandatangani Maruf Amin

Terkait film The Santri, cek fatwa ulama yang menyatakan pluralisme dan liberalisme itu terlarang dalam Islam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Dr Akhmad Alim Lc mengingatkan seluruh pondok pesantren secara khusus dan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia untuk lebih berhati-hati terhadap upaya serbuan liberalisasi yang sedang menyerang mereka.

Terbaru, kata Alim, adalah munculnya film berjudul The Santri yang ditengarai menyusupkan paham-paham liberal dalam film yang disutradarai oleh Livi Zheng.

Dalam siaran persnya BKsPPI secara tegas menolak film tersebut. Menurut Alim, setidaknya ada empat upaya liberalisasi dalam film tersebut. Pertama, liberalisasi akidah atas nama toleransi agama. Lalu, liberalisasi ibadah. Lalu, liberalisasi akhlak, dan terakhir adalah liberalisasi budaya pesantren.

BKsPPI dalam rilisnya mengimbau untuk menguatkan tiga pilar benteng umat Islam dalam menjaga negeri ini. Yaitu, pesantren, masjid, dan kampus. Sejak dulu menurut Alim, ketiganya selalu diserang dengan tuduhan sarang radikalisme. Padahal yang benar adalah pesantren pembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa ini merdeka.

“Pesantren itu sejak dulu berkontribusi mencerdaskan anak bangsa. Ia harus dijaga. Jangan sampai nilai-nilai luhur pesantren rusak,” kata Amin menjelaskan.

Film The Santri yang diinisiasi oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) menuai kontroversi dari sebagian umat Islam.

Film itu dianggap bertentangan dengan budaya santri dan pesantren yang menjadi tema sentral film tersebut.

Fatwa MUI tahun 2005
Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengharamkan pluralisme dan liberalism sebagaimana dalam “Fatwa MUI Tentang Haramnya Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama” yang ditandatangani oleh Maruf Amin. Berikut isinya:

Memperhatikan: Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Fatwa Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan,

Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan Click To Tweet

Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (al-Qur’an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuaid engan akal pikiran semata.

Sekulerisme agama adalah memishkan urusan dunia dari agama, agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua : Ketentuan Hukum
Pluralisme, Sekulerisme, dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekulerisme dan Liberalisme agama.

Dalam masalah aqidahdan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.

Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif Click To Tweet

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M.
Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ma’ruf Amin
Ketua

Drs. H.Hasanuddin M. Ag
Sekretaris

Pimpinan Sidang Pleno:
Prof. Dr. H. Umar Shihab
Ketua.

Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
Sekretaris.

Fatwa ini juga bisa diunduh bentuk PDF-nya di fatwa-mui-tentang-pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama

More Stories
ijtima ulama
Ijtima Ulama IV Bertekad Mewujudkan NKRI Bersyariah