Ferdiansyah: “Ancamannya Hukuman Mati Jika Menyalahgunakan Dana Covid-19 di Tengah Bnecana”

Lebih dari 1500 Triliun, Dana Covid-19 rawan dikorupsi. Agar tidak salah digunakan, berikut pandangan legislatif dan dunia kampus!

Sejak pemerintah mengajukan inisiatif Perppu 1/ 2020 dan mengumumkan besaran Dana Penanganan Covid-19 (Dana Covid-19), sebuah masalah baru muncul, pengawasan penggunannya. Besarnya dana yang akan digelontor dan itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sulit dipungkiri rawan dikorupsi.

Sehingga, perlu pengawasan bersama, antarelemen bangsa. Ferdiansyah, SE., MM, Anggota Komisi X DPR RI, Sekretaris Faksi Partai Golkar mengatakan, sejatinya dana dana penanganan Covid-19 bukan hanya dari APBN, juga APBD. Dari APBN jumlahnya adalah Rp 401,5 Triliun dan dari APBD sebesar Rp 1.102 Triliun. Sehingga jika digabungkan melebihi Rp 1500 Triliun. Ini jumlah yang besar.

Anggaran penanggulangan Covid-19 sedemikian besar itu harus tepat sasaran sesuai peruntukannya. “Pejabat pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi amanat mengelola dana ini mesti hati-hati dan tidak menyalahgunakan kewenangannya agar penggunaannya tepat sasaran. Jika tidak, ada ancaman hukuman pidana/hukuman mati bila menyalahgunakan dana tersebut jika dilakukan dalam keadaan bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah pandemi Covid-19”, kata Ferdiansyah, SE., MM, Anggota Komisi X DPR RI, Sekretaris Faksi Partai Golkar dalam pidato kuncinya pada Seminar Online dengan topik “Mencegah Korupsi Dana Covid-19”, Jumat (8/5).

Ancaman pidana mati ini diatur UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.

Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Dalam penjelasannya frasa “keadaan tertentu” itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Jika dikaitkan dengan Perpu 1 Nomor 2020, maka perpu tersebut dapat menjadi Lex Spesialis yang menjadi penjabaran bahwa negara dalam keadaan kritis, yang memungkinkan Pidana Mati untuk dijatuhkan

Seminar diadakan oleh Pascasarjana Institut Stiami bekerjasama dengan Center for Public Policy Studies (CPPS) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) dengan moderator Dr. Taufan Maulamin, SE, Ak., M.M, Direktur Pascasarjana Institut Stiami, Jakarta.

Mari kita bersama mengawasi dana covid-19 Click To Tweet

Titik Rawan Korupsi Dana Covid-19
Di rawannya korupsi dana Covid-19, oleh karenanya pentingnya pengawasan bersama. “Dengan cerdas, Stiami mengadakan hal ini, mari kita bersama mengawasi ini, dana yang disebarkan untuk kesehatan, industri, social safety net, kemudian pemulihan ekonomi yang jumlahnya total dari APBN itu Rp 401,5 Triliun,” kata Ferdiansyah, SE., MM menambahkan.

Titik-titik rawan korupsi, menurut Ferdi ada pada beberapa hal berikut ini. Pengadaan barang/ jasa, bisa terjadi kolusi dengan penyedia, markup harga, kickback, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan lain-lain.

Titik lainnya, refocussing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD, misalnya bagaimana alokasi sumber dana dan belanja dilakukan. Lalu, Filantropi/ sumbangan pihak ketiga dalam hal bagaimana pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan potensi penyelewengan bantuan. Titik rawan lainnya, penyelenggaraan bantuan sosial untuk pemerintah pusat dan daerah, misalnya bagaimana pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasannya.

Oleh karena itu, pihak legislative menurut Ferdiansyah membuka pintu bagi sesiapa yang mau membantu mengawasi. “Kami DPR RI bersama lembaga lain membuka diri, akademisi juga, kalau bisa teman-teman Stiami minta dilibatkan dalam konteks pengawasan, apakah di bantuan sosialnya atau mengecek bantuan apakah tepat atau tidak?”, kata Ferdiansyah.

Fraud Pengadaan  Barang dan Jasa (PBJ)
Di masa pandemi, tentu pemerintah baik pusat maupun daerah akan banyak melakukan pengadaaan barang dan saja. Sebagaimana diidentifikasi oleh Ferdiansyah di atas. Hal ini membuat kegiatan mitigasi menjadi harus lebih kuat. Dr. Pandoyo, SE., MM, Dosen Pascasarjana Institut Stiami dalam papaparannya memetakan potensi kecurangan (fraud) pengadaan barang dan jasa  Covid-19.

“Maka perlu adanya integritas yang tinggi kepada semua yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa Covid”, kata Pandoyo. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan pengawalannya dilakukan di setiap lini kegiatan, misalnya. Mulai dari tahapan perencanaan PBJ, penyaluran barang, sampai ke tahap serah terima barang.

Kesimpulannya menurut Pandoyo,  pengawasan internal dan ekternal menjadi harapan pengawalan secara sistematis, untuk mencegah fraud. Fraud dapat terjadi karena adanya peluang, tekanan dan  pembenaran. Mitigasi risiko memungkinkan untuk menghilangkan terjadinya Fraud.

Masih terkait titik rawan korupsi dana Covid-19, Dr. Arief Hadianto, SE., AS.,M.Ec.Dev,.CRMP, Dosen Pascasarjana Institut Stiami/ Pejabat Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) memberikan solusinya yang dilakukan di lembaganya.

Sebagaimana diketahui, presiden memberi mandat kepada BPKP untuk mengawal akuntabilitas keuangan dalam percepatan penanganan Covid-19. Langkah-langkah tindak lanjut BPKP atas mandate tersebut antara lain, pemetaan risiko utama atas pelaksanaan langkah kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19. Hal ini adalah terkait Perppu 1/2020.

“Kepala BPKP juga sudah menyurati Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tentang langkah kebijakan terkait mekanisme pembayaran atas klaim fasilitas kesehatan yang menangani COvid-19.  Ini terkait Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Untuk menindaklanjuti kebijakan dan implementasi Keppres 9/2020 dan Inpres 4/2020, kebijakan Kepala BPKP telah mengeluarkan berbagai instruksi dan surat edaran.

Namun, begitu masih ada kendala umum yang menurut Arief biasa ditemukan di lapangan. Kendala tersebut misalnya di isu kewajaran harga. “Penyedia tidak bersedia/ tidak mampu menyiapkan bukti kewajaran harga. Maka solusinya, UKPBJ menyiapkan formulir isian sederhana bagi penyedia barang/ jasa terkait dengan bukti kewajaran harga”, kata Arief menjelaskan.

Korupsi Politik dalam Perppu No. 1/2020
Sementara itu, mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Abdullah Hehamahua menilah justeru Perppu No. 1/2020 ada korupsi dalam Perppu No.1/ 2020, yaitu Korupsi Politik. Ia menjelaskan, “Koorupsi politik adalah kejahatan yang dilakukan melalui pilpres, pemilu, pilkada, peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang secara lahir kelihatan bagus, tetapi hakikatnya untuk tujuan individu atau golongan tertentu”, kata Hehamahua menjelaskan.

Huruf (e) Pertimbangan Perppu No. 1/2020: “bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai-mana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurutnya, pasal ini bertentangan dengan putusan MK No: 138/2009 tentang penerbitan Perppu. Putusan MK No 128/2009 tentang penerbitan Perppu menyaratkan: (1) Kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. (2) UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan Covid 19, “Pemerintah dapat menggunakan salah satu dari tiga undang-undang yang ada, yakni: UU No 24/2007 tentang penanggulangan bencana, UU 4/1988 tentang wabah penyakit, dan atau UU No.6/2018 tentang kekarantinaan masyarakat”, kata Hehamahua menambahkan.

Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
Terlepas dari perdebatan soal Perppu No. 1/2020, Prof. Dr. Elliana Sari, M.M (Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ) mempertanyakan penindakan korupsi selama ini apakah sudah efektif? “Penindakan korupsi berbiaya besar, energi tinggi, menguras fisik-mental-sosial, penuh konflik kepentingan, efektivitasnya? Sudah saatnya mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui pendidikan antiKorupsi”, kata Elliana.

Ia menyontohkan, pendidikan antikorupsi di luar negeri. Salah satunya, “di Afghanistan yang dilakukan dengan memberdayakan peran ulama sebagai figur yang berpengaruh di masyarakat. The Harakat Integrity”, kata Elliana menyontohkan.

Fokus pendidikan Antikorupsi menurut Elliana adalah membangun kesadaran Antikorupsi! Click To Tweet

Fokus pendidikan Antikorupsi menurut Elliana adalah membangun kesadaran Antikorupsi dan mengembangkan perilaku antikorupsi. Hal ini bisa dilakukan melalui keteladanan kepemimpinan

Karena esensi dari permasalahan korupsi adalah persoalan moral. “Pemimpin memiliki peran besar dalam membangun moralitas positif serta upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bagi pengikutnya. Kepemimpinan efektif abad ke-21 adalah Kepemimpinan Spiritual”, kata Elliana menjelaskan.

Kepemimpinan spiritual atau bisa juga disebut kepemimpinan kenabian itu berbasis pada aspek ruhaniah dan moralitas manusia. Dilakukan dengan menerapkan prinsip semua aktivitas yang dilaksanakan sebagai ibadah, hanya mengharap ridha Allah.

More Stories
Bank Aceh Syariah, Lokomotif Ekonomi Syariah di Aceh