Ini Jadwal Aksi Nasional Selamatkan Muslim Uyghur

Jumat, 27 Desember 2019 di depan Kedutaan China.

Penindasan yang dialami Muslim Etnis Uighur di wilayah Xinjiang, yang dilakukan oleh Rezim Komunis China, dinilai sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa dtoleransi.

“Perampasan Hak-Hak Asasi Manusia umat Islam Uighur di wilayah otonomi khusus Xinjiang sudah sangat keterlaluan. Lewat Undang-undang De-Ekstremifikasi serta dalih melawan Radikalisme, Hak Asasi Manusia saudara muslim Uighur kita dicabik dan dirampas Hak beribadahnya, Hak Ekonominya, Hak Sosialnya, Hak Politiknya sampai hak budayanya. Terlebih dari Informasi yang kami dapatkan, saudara Muslim Uighur kita dilarang memiliki dan membaca Al Qur’an serta dipaksa wajib mengikuti kamp re-edukasi, yang sesungguhnya adalah penahanan semena-mena tanpa proses hukum yang adil sesuai standar Internasional, ketika lelaki saudara Uighur kita mendekam dalam kamp tersebut”, kata gabungan ormas Islam dalam siaran persnya, Jumat (20/1).

Di saat yang sama mereka dipaksa menerima orang asing non Muhrim untuk tinggal satu atap dengan keluarga atau istri mereka yang ditinggalkan, yang jika menolak akan dituduh sebagai Ekstrimis Radikal dan dijebloskan kedalam kamp re-edukasi, yang menurut beberapa laporan LSM HAM Internasional justru tempat di mana banyak penyiksaan serta pelecehan seksual terjadi.

“Maka kami dari berbagai Ormas Islam mengecam dan mengutuk keras tindakan zalim Rezim Komunis China terhadap saudara Muslim Uighur kita. Dan akan Melakukan Aksi Nasional di depan Kedubes China/ Tiongkok pada hari Jum’at, 27 Desember 2019, Pukul 13.00 (Ba’da Sholat Jum’at)”, kata siaran pers tersebut.

Bertindak sebagai korlap adalah Ust Abdul Qodir AKA dan Jubir Aksi: Habib Ali Al Athas. Siaran pers ini dikeluarkan oleh gabungan ormas Islam, yang diwakili oleh: Ketum FPI KH Ahmad Shabri Lubis, Ketua GNPF Ulama Ust Yusuf Muhammad Martak, Ketum PA 212 Ust Slamet Ma’arif, dan Ulama Betawi (FUHAB) KH Fachrurozi Ishaq.

More Stories
KH Ma’ruf Amin Wapres, Mandiri Syariah Tunjuk Ketua DPS Pengganti