Isu Kepulangan HRS, Pengacara: “Tanya Pemerintah Saja!”

Rezim penguasa Indonesia dinilai berupaya melakukan politik buang badan dan lepas tanggungjawab terhadap IB-HRS

Beberapa hari terakhir publik dikagetkan informasi berantai soal kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS). Aneka broadcast mengabarkan kepulangan HRS. Ada berupa narasi, sebuah pesawat jet pribadi Kerajaan Saudi Arabia siap lepas landas ke Indonesia, tidak dijelaskan eksplisit untuk membawa HRS. Sebuah video penyambutan HRS di bandara di sebar. Lalu ada juga video HRS dilepas di sebuah majelis.

Semua itu tidak ada yang terbukti kebenarannya. Sebelumnya, dalam konferensi pers, Reuni 212, Jumat (29/11), Ketua Umum FPI, KH Shobri Lubis hanya mengabarkan, sekjen FPI, yaitu H. Munarman SH dan Ketua GNPF U, KH. Yusuf Martak sedang ke Arab Saudi untuk mengurus perizinan kepulangan HRS.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada kabar resmi kepulangan HRS ke Indonsia. Bahkan pengacara HRS, H. Munarman SH dan Direktur HRS Center, Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. menyebarkan siaran pers untuk mengklarifikasi aneka isu kepulangan HRS. Berikut siaran pers bertanggal 30 November 2019 namun baru diterima MySharing pada Ahad pagi (1/12).

Menyikapi perkembangan status pengasingan terhadap Imam Besar Habib Rizieq Syihab (IB-HRS) di Arab Saudi dan termasuk pemberitaannya menjelang acara Reuni 212 dan Maulid Akbar, Senin 2 Desember 2019, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Alhamdulillah IB-HRS sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat, tidak pernah ada tekanan maupun intimidasi oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia maupun dari warga negara Kerajaan Saudi Arabia. IB-HRS bebas melakukan aktivitas dan dihormati selaku tamu dalam adab Islam.
  2. IB-HRS berkehendak untuk kembali ke Tanah Air tercinta. Terlebih lagi keinginannya untuk menghadiri acara Reuni 212 dan Maulid Akbar yang menjadi tonggak sejarah persatuan dan kesatuan ummat. Kehendak IB-HRS untuk pulang ini adalah merupakan hak konstitusional beliau yang melekat pada diri beliau selaku manusia maupun selaku warga negara Indonesia.
  3. Tidak pada tempatnya mempertanyakan kepulangan IB-HRS kepada kami semata. Dikatakan demikian, oleh karena hal ihwal pencekalan yang berujung pengasingan terselubung adalah terhubung dengan kekuasaan dan kehendak politik dari rezim penguasa di Indonesia.
  4. Bahkan otoritas Kerajaan Saudi Arabia sudah berupaya mempertanyakan apa yang diinginkan sesungguhnya oleh pihak rezim penguasa Indonesia terhadap sosok IB-HRS, namun rezim penguasa Indonesia berupaya melakukan politik buang badan dan lepas tanggungjawab terhadap IB-HRS.
  5. Menunjuk butir ketiga di atas, maka sepatutnya pihak media juga mempermasalahkan pengasingan terselubung tersebut kepada otoritas pemerintah Republik Indonesia.
Kehendak IB-HRS untuk pulang ini adalah merupakan hak konstitusional Bliau Click To Tweet

Hal ini penting sebagai kontrol sosial dalam perspektif negara hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian, penjelasan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

More Stories
Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk Majukan Perekonomian Aceh