Corona Umum

Jika Merahasiakan Informasi soal Corona, Pemerintah Dianggap Melanggar UU

Di antaranya adalah Pasal 154 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sehubungan ditetapkannya COVID-19 (virus Corona) sebagai penyakit pandemi oleh World Health Organization (WHO), dan Indonesia merupakan salah satu negara terjangkit, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melakukan langkah-langkah untuk menangani, dan mengatasinya dengan serius, secara cepat dan tepat, lebih dari itu, pemerintah wajib melakukannya secara transparan, tanpa ada informasi yang dirahasiakan atau disembunyikan dari masyarakat, baik mengenai jenis, persebaran penularan virus Corona, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

Sebaliknya, jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dipastikan melanggar hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal ini dinyatakan oleh Tim LBH Street Lawyer yang diwakili oleh Sumadi Atmadja, S.H. dan Wisnu Rakadita, S.H., M.H. sebagaimana siaran pers yang diterima MySharing, hari ini.

Pasal 154 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut berbunyi: “(1)Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.”

Dan bagi pemerintah daerah melanggar Pasal 155 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: “(1)Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.”

Tim juga menyebutkan pasal lain. Hal ini terkait kewajiban pemerintah untuk transparan atas informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak juga diatur dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

Badan Publik wajib mengumumkan secara serta- merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum Click To Tweet

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta- merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

“Untuk itu tim LBH Street Lawyer akan melakukan pemantauan terhadap penanganan persebaran virus Corona baik yang dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan kami tidak akan segan untuk mewakili dan/atau mendampingi masyarakat untuk melakukan langkah hukum jika dirasa pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak transparan atau merahasiakan informasi yang berhak diketahui masyarakat dalam penanganan virus Corona tersebut”, kata Tim menjelaskan.

Ditambahkan lagi oleh Tim, “Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut membantu pencegahan penularan virus Corona dengan cara menjaga perilaku hidup bersih dan sehat sebagai mana amanat Pasal 157 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”.

More Stories
Prudential Syariah Raih Total Kontribusi Rp 3,7 Triliun di 2019