Ilustrasi dana kampanye
Ilustrasi dana kampanye via antikorupsi.org

Kejanggalan Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Amin

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi temukan kejanggalan sumbangan dana kampanye pasangan calon (paslon) 01, Jokowi-Maruf Amin.

Kosa kata jujur dan adil tercantum di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum tertinggi (the supreme law of the land). Kosa kata itu harus diimplementasikan, termasuk dalam di laporan sumbangan dana kampanye kepada masyarakat.

UU Pemilu mewajibkan peserta pemilu untuk membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada publik.

Dalam siaran pers yang diterima MySharing, (12/6), Tim Kuasa Hukum Paslon 02, Prabowo-Sandi mengaku menemukan kejanggalan dalam sumbangan dana kampanye Paslon 01. Kejanggalan itu adalah:

Pertama, dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01 tanggal 25 April 2019, tertulis sumbangan pribadi Ir. Joko Widodo sejumlah: (1) Bentuk Uang: Rp 19.508.272.030 (sembilan belas miliar lima ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah); dan (2) Bentuk Barang: Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Sedangkan, dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Ir. Joko Widodo yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 April 2019, harta kekayaan berupa Kas dan Setara Kas hanya berjumlah Rp 6.109.234.704 (enam miliar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah). “Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 (tiga belas) hari saja, harta kekayaan Ir. Joko Widodo berupa Kas dan Setara Kas bertambah hingga sebesar Rp 13.399.037.326 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)?”, kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam siaran persnya.

Kedua, pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tersebut juga ditemukan sumbangan dari tiga kelompok bernama: Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan Pengusaha Muda Semarang, Total sumbangan Rp 33.963.880.000 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). “Namun diketahui, bahwa alamat, NPWP, dan identitas pimpinan kelompok tersebut sama”, kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam siaran persnya.

Untuk lebih jelas simak tabel berikut:

No Nama Kelompok Nilai Sumbangan Alamat NPWP

Pimpinan Kelompok

No.Identitas Pimpinan Kelompok Keterangan
1 Wanita

Tangguh

Pertiwi

Rp 5.000.000.000 Jalan

Guntur 29,

Semarang

72.591.577.1

-503.000

33740945037

90005

1) Sumbangan berasal dari alamat dan NPWP Pimpinan Kelompok yang sama dengan Total Rp 33.963.880.0 00
2) Indentitas pemberi sumbangan juga tidak jelas di mana 3 (tiga) NPWP sama namun NIK Berbeda. Padahal pembuatan NPWP berdasarkan NIK.
2 Arisan Wanita Sari Jateng Rp 15.768.180.000 Jalan Guntur 29, Semarang 72.591.577.1
-503.000
33740945037
90005
3 Pengusaha Muda Semarang Rp 13.195.700.000 Jalan Guntur 29, Semarang 72.591.577.1
-503.000
33740922107
80003

Ketiga, Indonesian Corruption Watch (ICW), menyatakan ada sumbangan dari dua  kumpulan bernama Golfer TRG dan Golfer TBIG yang masing-masing menyumbang sebesar:

  1. Golfer TRG Rp 18.197.500.000 (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  2. Perkumpulan Golfer TBIG: sebesar Rp 19.724.404.138 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan).

Menurut Tim Kuasa Hukum Prabowo Sandi, kedua kelompok ditengarai berasal dari Bendahara Paslon 01 serta diduga untuk menampung modus penyumbangan sebagai berikut:

  1. Mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya;
  2. Mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
  3. Teknik Pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam

Dari tiga fakta di atas, menegaskan adanya pelanggaran atas asas prinsip kejujuran dan keadilan  dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Hal tersebut juga melanggar Pasal 525 UU No. 7 Tahun 2017. “Hal di atas juga menjelaskan ada isu moralitas yang seharusnya menjadi “concern” dalam penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden. MK sebagai the guardian of constitution dan the protector of democracy patut menggali lebih dalam hal ini guna mewujudkan keadilan substantive”, kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi.

More Stories
Seminar dan Workshop Bank Syariah bagi Notaris di Hotel Amaroossa, Bandung, untuk 40 notaris selama tiga hari (14-16 Agustus 2019). Diadakan oleh Iqtishad Consulting
Seminar dan Workshop Bank Syariah untuk Notaris di Bandung dan Surabaya