Sekretaris Perusahaan Dompet Dhuafa Sabeth Abilawa (kanan) memberikan penjelasan tentang ketimpangan ekonomi bersama Ekonom UI Lana Soeliastiningsih (kiri), Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean dan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, Selasa (28/2). Foto: MySharing

Ketimpangan Ekonomi Bisa Picu Konflik Sosial

Kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi.

Isu kemiskinan tak terlepaskan dari soal ketimpangan. Corporate Secretary Dompet Dhuafa Sabeth Abilawa mengatakan, dalam banyak kasus, kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Mencermati ketimpangan pada gilirannya akan dapat memotret seberapa adil kue perekonomian didistribusikan di antara masyarakat.

Di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio menurun sebesar 0,397 jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2015 yang sebesar 0,408 dan Gini Ratio September 2015 yang sebesar 0,402. Ia tak menampik jika Gini Ratio Indonesia terbaru relatif menurun.

Kendati demikian, angka gini ratio tergolong masih mengkhawatirkan. “Kalau gini ratio mendekati 0,4 itu sudah alarm buat kita, jadi ada rakyat tertinggal di belakang, yang hanya nikmati remah ekonomi. Celakanya yang banyak menikmati ekonomi hanya segelintir orang saja,” tukas Sabeth dalam Rembuk Republik “Solusi Atas Masalah Ketimpangan Ekonomi”, Selasa (28/2).

Sabeth menilai, bila masih berkutat pada angka diatas 0,36 persen pun masih berpotensi memicu kerawanan sosial, yang akhirnya dapat memunculkan gejolak sosial. “Salah satu solusi ketimpangan ekonomi ada pada pilihan kebijakan yang dijalankan pemerintah, utamanya kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pengentasan kemiskinan di Indonesia,” katanya.

Mengutip data BPS pada 2016, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan, jumlah penduduk miskin di desa dua kali lipat dibanding di kota. Angka kemiskinan tertinggi di pedesaan diduduki oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan angka kemiskinan tertinggi di perkotaan ada di Jawa Barat.

“Harapan kami penurunan kemiskinan bisa mengurangi kesenjangan tapi ternyata tidak demikian. Ada peningkatan kesenjangan ketika ada penurunan kemiskinan. Pada posisi ini yang dilakukan intervensi supaya membangun kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan. Dalam hal ini seluruh bantuan sosial bisa diintegrasikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera,” jelasnya.