Keuangan Syariah Bisa Menjadi Mesin Penggerak Baru Pembangunan

Bank Indonesia (BI) menganggap sistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki perangkat yang berpotensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan kesenjangan dan distribusi pendapatan.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia – Rosmaya Hadi dalam acara seminar “Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” kemarin (7/11/2017) di Grand City Convention and Exhibition Center, Surabaya, masih dalam rangkaian acara Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2017 yang diselenggarakan oleh BI.

Menurut Rosmaya, sektor keuangan sosial syariah atau dana sosial keagamaan berupa zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWAF), jika dioptimalkan dapat berfungsi sebagai mesin penggerak baru bagi pembangunan bangsa ini, dari mulai skala regional maupun skala nasional.

Selain sektor ZISWAF, lanjut Rosmaya, ekonomi syariah nasional juga memiliki potensi sumber daya insani yang besar. Indonesia memiliki begitu banyak pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang jika dioptimalkan dapat menjadi potensi sumber daya insani sebagai para pelaku, pendidik dan penggiat ekonomi syariah yang handal.

Rosmaya menambahkan, tidak hanya potensi domestik, dalam tataran global, ekonomi dan keuangan syariah juga memiliki prospek yang besar di mana volume industri halal dan keuangan syariah global pada tahun 2021 nanti diperkirakan akan mencapai USD 6,38 triliun.

“Untuk dapat mewujudkan berbagai potensi dan menjawab tantangan ekonomi dan keuangan syariah tadi, diperlukan suatu strategi, kebijakan serta program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang komprehensif, integratif, efektif dan efisien,” tandas Rosmaya.

Dalam kerangka tersebut, lanjut Rosmaya, Bank Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti antara lain dengan Majelis Ulama Indonesia, Bappenas dan anggota Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah lainnya, telah bersama-sama merumuskan tiga pilar yang menjadi strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Menurut Rosmaya, pilar pertama dimaksud di atas adalah pilar pemberdayaan ekonomi syariah.

“Pilar ini menitikberatkan pada pengembangan sektoral usaha syariah, melalui penguatan seluruh kelompok pelaku usaha baik besar, menengah, kecil, mikro, serta kalangan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan lainnya,” jelas Rosmaya.

Lebih jauh dijelaskan Rosmaya, pilar kedua adalah pilar pendalaman pasar keuangan syariah.

“Pilar ini merefleksikan upaya peningkatan manajemen likuiditas serta pembiayaan syariah, guna mendukung pengembangan usaha syariah,” lanjut Rosmaya.

Dan berikutnya terakhir pilar ketiga, yaitu pilar penguatan riset dan edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi.

“Pilar ini ditujukan sebagai landasan bagi tersedianya sumber daya insani yang handal, profesional, dan berdaya saing internasional,” tandas Rosmaya.

Ditegaskan Rosmaya, ketiga pilar strategi utama tadi secara terintegrasi akan didukung oleh kebijakan ekonomi dan keuangan syariah regional maupun internasional, ketersediaan dan kesiapan sumber daya insani, data dan informasi termasuk financial technology, serta koordinasi dan kerjasama untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan. Demikian Rosmaya Hadi, Deputi Gubernur Bank Indonesia.