Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Ketiga RI BJ Habibie, disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kiri), dan Menko Perekonomian Darmin Nasution saat peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan peresmian pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7). Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin KNKS untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

KNKS Kawal Agenda Perbaikan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Salah satu tujuan strategis dari berdirinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang hari ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengawal agenda dalam Masterplan AKSI yang telah diluncurkan pemerintah Indonesia di sela acara World Islamic Economic Forum (WIEF) 2016 di Jakarta.

Masterplan AKSI tersebut berisi kajian dan rekomendasi strategi untuk memperbaiki industri keuangan syariah di bidang perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non bank, dan dana sosial keagamaan yang meliputi dana haji, zakat, dan wakaf. Perbaikan tersebut menyangkut permodalan, sumber daya manusia, tata kelola, perlindungan konsumen, teknologi informasi, sosialisasi dan sistem jaring pengaman.

Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) – Bambang Brodjonegoro dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) 2017 IAEI hari ini (27/7/2017) di Jakarta mengungkapkan, bahwa Masterplan AKSI fokus untuk menjadikan keuangan syariah sebagai kekuatan nyata bagi Indonesia dengan memanfaatkan dinamika ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.

Menurut Bambang, masuknya keuangan dan ekonomi syariah ke dalam arus utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan dengan 6 cara utama.

Cara pertama, jelas Bambang, adalah menarik investasi asing untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang diperlukan. Investasi dapat berasal dari investor Islam dari negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) yang kaya akan minyak dan gas, investor konvensional internasional dan ASEAN yang mencari kelas aset baru untuk memperluas portofolio investasi mereka dalam instrumen syariah, dan investor dari negara-negara barat (western countries) yang hanya berinvestasi dalam proyek-proyek investasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial.

Berikutnya cara kedua, lanjut Bambang, adalah dengan menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik.

Sementara itu cara yang ketiga adalah mendiversifikasikan sumber dana untuk pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen resiko yang lebih baik.

Cara keempat, jelas Bambang, adalah memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat, termasuk rumah tangga yang kurang mampu.

Sedangkan cara kelima, adalah dengan meningkatkan daya saing industri keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan syariah dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas pelayanan, dan efisiensi melalui skala ekonomi dan tataran bermain yang setara.

Dan terakhir cara keenam, ungkap Bambang, yaitu menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN mendatang.

“Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu mengembangkan industri keuangan dan ekonomi syariah agar ke depan menjadi kiblat dalam bisnis keuangan syariah di dunia,” demikian tutup Bambang Brodjonegoro, Ketua Umum IAEI.

More Stories
ilustrasi pilkada
Pilkada 2020 Sebentar Lagi, Bagaimana Harusnya Strategi Umat Islam?