Komisioner Komnas HAM
Para Komisioner Komnas HAM saat berdialog bersama wartawan, Senin, 27 Mei 2019. Foto: MySharing

Komnas HAM Bentuk Tim Khusus Selidiki Rusuh 22 Mei

Penting untuk diselidiki khusus, kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian RI.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta.  “Penting bagi kita semua untuk mendudukkan ini, kita mendukung upaya ini agar kejadian ini tidak terulang kembali”, kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik kepada awak media, dalam Buka Bersama Komnas HAM, Senin (27/5).

Pembentukan tim khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tim pemantau di lapangan sebenarnya sudah dikerahkan sejak tanggal 21 Mei 2019. Ahmad Taufan Damanik bersama para Komisioner bahkan turun sendiri ke lapangan pada 21 dan 22 Mei 2019.

Tim Komnas HAM juga telah mengecek sejumlah rumah sakit di mana korban dilarikan diduga terkena peluru tajam. Namun dia menyatakan tim khusus belum bisa menyimpulkan soal dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa 22 Mei.

Dari kunjungan ke rumah sakit, tim mendapat gambaran mana korban yang parah dan mana yang tidak. “Kami mengunjungi langsung ke rumah sakit, kami tanya ke dokternya ini seberapa bahaya, katanya tidak bahaya, bisa sembuh dalam beberapa hari”, Kata Taufan mengisahkan salah satu kunjungannya kepada korban yang terkena tembakan peluru karet.

Damanik tidak menyebutkan kapan tim penyelidik ini ditargetkan untuk selesai pekerjaannya. “Soal waktu kami tidak ada deadline, jalan terus saja. Mudah-mudahan selesai. Kalau data, tentu kami akan terima dari berbagai pihak”, Kata Damanik.

Kerjasama dimaksud telah diadakan pembicaraan dengan Irwasum Kepolisian RI. Pembicaraan ini intinya, sepakat untuk menguji penerapan prinsip HAM dalam tugas polisi selama menangani aksi massa kemaren.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menjelaskan, Kepolisian RI sebenarnya punya standard dan peraturan tersendiri tentang prinsip HAM ini. “Nah, dari situ, kita uji bareng, apakah sesuai dengan prosedur yang dijalankan”, kata Beka.

Ia menambahkan, pihak Komnas HAM juga telah membina Kepolisian tentang HAM. Jadi nanti dievaluasi, salahnya di mana, kurangnya di mana.

Kerjasama ini juga ke pihak selain Kepolisian dan memang diperlukan karena Komnas HAM memiliki banyak keterbatasan. Misalny, untuk uji balistik, jika memang diperlukan, Komnas HAM bukan ahlinya dan tidak punya alat ujinya. Polisi yang punya. Juga dengan otopsi, Komnas HAM akan bekerjasama dengan Polisi dan rumah sakit.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam menambahkan, selain menguji penerapan prinsip HAM oleh polisi, perlu disepakati pula definisi aksi damai itu apa. “Ini penting untuk dijelaskan, apa yang disebut dengan aksi damai. Selain kita bisa mewarning aparat dalam penanganan aksi, kita juga harus menengok ulang, cara damai itu seperti apa. Jika tidak damai, seperti apa, dan apa yang boleh dilakukan aparat”.

More Stories
BAZNAS Award 2019, Ajang  Mendorong Prestasi Zakat Nasional