Lelang Sukuk Negara Perdana di 2018 Serap Dana Rp 13 Triliun!

Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara perdana di tahun 2018 ini, kemarin, Selasa (9/1) di Jakarta.

Pada lelang sukuk negara tersebut, pemerintah menawarkan enam seri SBSN yaitu seri SPN-S 10072018 (new issuance), dan seri PBS (Project Based Sukuk) yaitu seri PBS 016 (reopening), PBS 002 (reopening), PBS 017 (new issuance), PBS 012 (reopening), PBS 004 (reopening). Lelang SBSN ini menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN.

Yang menarik, dari total penawaran sukuk negara yang masuk untuk lima seri sukuk di atas mencapai Rp 32,277 triliun. Sukuk Negara seri SPN-S 10072018 menjadi instrumen yang paling diminati, dengan jumlah penawaran sebanyak Rp10,640 triliun. Diikuti oleh seri PBS016 sebesar Rp7,198 triliun,  PBS012 sebesar Rp6,136 triliun,  PBS 017 Rp3,541 triliun, PBS002 sebesar Rp3,062 triliun,  dan seri PBS004 sebesar Rp1,700 triliun.

Dalam lelang sukuk perdana pada 2018 tersebut akhirnya pemerintah menetapkan lelang sukuk sebesar Rp 13 triliun. Jumlah tersebut melebihi dari target indikatif yang ditetapkan sebesar Rp 8 triliun.

Dari total lelang sebesar Rp 13 triliun yang dimenangkan, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 2 triliun dari seri SPN-S 10072018 dengan tingkat imbalan diskonto. Kemudian dari seri PBS016 terserap dana Rp 4,370 triliun dengan tingkat imbalan 6,25%. Berikutnya seri PBS 002 menghasilkan serapan dana sebesar Rp1,550 triliun dengan tingkat imbalan 5,9%. Selanjutnya seri PBS017 menghasilkan dana sebesar Rp Rp2,570 triliun dengan tingkat imbalan 6,31306%. Selain itu, seri PBS012 menghasilkan serapan dana senilai Rp0,870 triliun dengan tingkat imbalan sebesar 6,96972%. Sementara terakhir seri PBS004 menghasilkan dana sebesar Rp1,640 triliun dengan tingkat imbalan senilai 7,28711%.

Setelmen sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Wakalah dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 95/DSN-MUI/VII/2014. Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

 

 

 

More Stories
Ilustrasi dana kampanye
Kejanggalan Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Amin