Angka Gini Ratio menurun sedikit menjadi 0,394.
Di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak pasti, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik pada akhir 2016. Pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen. Ini meningkat dibanding pertumbuhan ekonomi pada 2015 yang sebesar 4,88 persen. Sayangnya distribusi kesejahteraan belum merata.
Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Eni V Panggabean mengatakan, di Indonesia indeks Gini menunjukkan peningkatan sejak 1999. Hal ini menandakan tingkat ketimpangan di Indonesia semakin tinggi dari waktu ke waktu. Angka Gini Ratio malah stagnan sebesar 0,4 sejak 2011.
“Baru pada September 2016 BPS merilis indeks Gini membaik menjadi 0,394. Dalam kaitan ini BI mencermati salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya akses masyarakat ke lembaga keuangan,” katanya dalam Rembuk Republik “Solusi Atasi Masalah Ketimpangan Ekonomi”, Selasa (28/2).
Ia memaparkan, hal tersebut bisa dilihat dari tingginya unbank people sebesar 64 persen, jumlah kantor cabang hanya 16 kantor per 100 ribu penduduk dan rasio kredit terhadap produk domestik bruto sebesar 35,6 persen. “Rendahnya akses lembaga keuangan membuat masyarakat akan sulit melakukan pemupukan aset seperti menabung dan beinvestasi. Seluruh pendapatan masyarakat habis untuk kebutuhan sehari-hari,” jelas Eni.
Eni menuturkan, BI menyadari untuk mencapai pemerataan ekonomi maka diperlukan stabilitas makro. BI pun berupaya menjaga pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali. “Setelah stabilitas ekonomi makro membaik, maka peran keuangan inklusif akan membantu dalam pemerataan ekonomi,” cetusnya.
Ia menjelaskan, setidaknya ada lima langkah BI untuk mendukung pengentasan kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan. Pertama, bersama pemerintah susun Strategi Nasional Keuangan Inklusi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di akhir 2016. Kedua, optimalisasi agen keuangan digital untuk memberi jasa keuangan di seluruh pelosok Indonesia. “Baru-baru ini BI bersama pemerintah melakukan penyaluran bantuan pangan non tunai,” ujar Eni.
Selanjutnya, langkah ketiga adalah meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM yang terdiri dari pengembangan cluster, program UMKM unggulan dan wirausaha. Keempat, edukasi layanan dan sistem pembayaran ke masyarakat. Kelima, pemanfaatan teknologi keuangan yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan formal untuk memperluas basis nasabah sampai pelosok negeri. “Sekaligus membuka peluang bisnis baru yang lebih menguntungkan,” pungkas Eni.