Mardani: Ibu Kota Punya Negara, Kedaulatan Negara di Tangan Rakyat

Wacana pemindahan Ibu Kota yang digelontorkan Presiden Jokowi kontan mengundang protes banyak pihak. Salah satuna yang keras mengkritik adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Mardani Ali Sera melalui akun Twitternya, @MardaniAliSera. Dalam kultwit yang diposting pada 26 Agustus 2019 itu, Mardani mengkritik keras rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota. Berikut kultwitnya.

1. Bismillah, hari ini (26/8) baru saja Pak Jokowi menyampaikan letak Ibu Kota Negara kita yg baru. Izin saya menyampaikan beberapa pendapat atas keputusan tersebut. Karena menyangkut Komisi 2 juga. #KritikIbukotaBaru

2. Sebagai seorang Kepala Negara, tentu Pak Jokowi mengetahui perlunya menempuh prosedur yang benar. Pemindahan Ibu kota bukan hanya domain eksekutif, melainkan wajib melibatkan legislatif. Karena harus ditetapkan melalui UU, bukan hanya ucapan Presiden. #KritikIbukotaBaru

3. Setidaknya silahkan mengirimkan naskah akademis sampai landasan yuridis dan ekonomi lainnya untuk sama-sama kita bahas. Semua bisa kita diskusikan dgn berbasis argumentasi ilmiah dan pertimbangan kepentingan nasional di dalamnya. #KritikIbukotaBaru

4. Ibukota Negara itu milik negara, dan kedaulatan negara berada di tangan rakyat (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2), bukan hanya di Presiden. Ide pemindahan ibukota ini berdampak pada kedaulatan, karena itu harus dibahas serius dengan rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat #KritikIbuKotaBaru

5. Konstitusi kita juga mengamanatkan agar pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1) #KritikIbuKotaBaru

6. Pemindahan Ibukota ini melibatkan anggaran yang besar (Rp 466 Trilyun). Harus dipastikan apakah dana sebesar itu berdampak pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau tidak di tengah situasi ekonomi bangsa yang sedang sulit. #KritikIbuKotaBaru

Ibukota Negara itu milik negara, bukan Presiden! Click To Tweet

7. Semuanya harus dibahas terbuka, serius, dan komprehensif bersama DPR. Jika pembahasan memutuskan dapat membawa manfaat besar bagi kemakmuran rakyat, kita siap menerima. Tapi jika hasil penilaian membawa banyak dampak mudharat, tentu kita akan tolak. #KritikIbukotaBaru

8 Maka dari itu, daripada kita sama-sama berandai, ayo Pak Jokowi kita sama2 membahas usulan tersebut di DPR dengan serius dan sesuai prosedur. Terimakasih.

More Stories
Bank Mega Syariah Fasilitasi Smart Finance Kredit Rp 25 Miliar