Ketua Umum MUI KH.Ma'ruf Amin pada Rakornas LPPOM MUI di Hotel Royal Padjajaran, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/4). foto:MySharing.

Ma’ruf Amin : Sertifikasi Halal, Pengalaman LPPOM MUI Sangat Unggul

Sistem sertifikasi halal MUI jadi sistem global.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakornas) di Hotel Royal Padjajaran, Bogor, Jawa Barat, dari Rabu (5/4) hingga Kamis (6/4).

Rakornas yang diikuti oleh 33 LPPOM MUI Provinsi Indonesia dibuka oleh Ketua Umum MUI KH.Maruf Amin. Agenda terpenting adalah persiapan menjelang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin mengatakan, dalam rangka pelaksanaan UU JPH, LPPOM MUI harus mempersiapkan berbagai hal untuk penguatan-penguatan kelembagaan. Karena, kata Ma’ruf, jika nanti UU JPH  itu dilaksanakan, maka yang mengeluarkan sertifikasi bukan  oleh MUI tapi oleh Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun proses sertifikasi kehalalan produk dilakukan oleh LPPOM MUI.

“Jadi, BPJPH itu hanya mengeluarkan sertifikasi, tapi proses sertifikasi kehalalan tetap dilakukan LPPOM MUI,” ungkap Ma’ruf.

Ma’ruf  mengatakan, UU No  33 Tahun 2014 tidak mengurangi tugas dan peran MUI. “Tidak ada tugas dan peran MUI yang akan diambil oleh lembaga baru yang akan dibentuk nanti dalam proses sertifikasi kehalalan produk yang akan dikonsumi umat Muslim. MUI masih memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa atas kehalalan sebuah produk yang akan dikonsumsi umat Muslim,” ungkap Ma’ruf.

Ma’ruf menjelaskan, BPJPH yang akan dibentuk nanti kewenangannya hanya mengeluarkan sertifikat saja setelah melalui proses sertifikasi yang dilakukan LPPOM MUI.

Selain itu, kata Ma’ruf, MUI juga tetap melakukan sertifikasi para auditor dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Ma’ruf berharap para auditor LPPOM MUI  untuk mempersiapkan diri supaya jadi lembaga yang kridebel,  karena tugas auditor  ke depan semakin besar. “Dalam undang-undang yang baru ini posisi kita menjadi mandatory (wajib) sertifikasi halal dan bukan lagi voluntary (sukarela). Dengan mandatory artinya volume tugasnya akan besar. Maka itu,  LPPOM MUI harus persiapkan diri memperkuat kelembagaan,”  ujarnya.

Menurut Ma’ruf, pengalaman LPPOM MUI dalam sertifikasi halal tidak bisa dipungkuri sangatlah unggul. Ini menjadi kebanggaan MU. “Sertifikasi halal, LPPOM MUI sudah 28 tahun, sudah sangat unggul. Bahkan sudah mendunia, sistem halal MUI jadi sistem global. Pemerintah juga ambil peran sudah jadi UU JPH,” tegas Ma’ruf.

Hal ini, kata Rais Aam PBNU, merupakan bukti bahwa  upaya mensosialisasi dann edukasi sertifikasi halal sudah berhsil. Apalagi tujuan daripada sertifikasi itu untuk menjaga umat dari makanan dan minuman yang tidak halal.

Jika umat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman itu tidak halal, itu menjadi masalah. Dalam hadist sangat jelas disampaikan, “Daging yang tumbuh dari daging yang tidak halal,  dia bagiannya neraka”.

” Jadi kalau makan yang tidak halal, masuk neraka. Maka tugas kita harus menjaga umat. Seperti bunyi  hadist : “Jagalah dirimu dan keluargamu”. Nah, keluraga ini bukan hanya keluarga anak cucu saja, tapi juga masyarakat di sekeliling kita harus dijaga melalui sertifikasi halal,” pungkas Ma’ruf.

More Stories
Roadmap Fintech Syariah Rampung Tahun 2020