demo moestopo

Masalah-Masalah Keluarga Besar Univ. Moestopo

Keluarga Besar Moestopo telah mengidentifikasi masalah penurunan kualitas kampusnya.

Sebagaimana pada berita sebelumnya, digelar Keluarga Besar Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) atau KB UPDM (B) menggelar aksi menuntut perbaikan tata kelola kampus pada 7 dan 17 Oktober 2019.Aksi yang diikuti oleh ratusan mahasiswa UPDM (B) ini menyerukan reformasi menyeluruh di Kampus Merah Putih termasuk menuntut Rektor dan Ketua Pembina Yayasan untuk mundur karena tidak mampu bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi selama bertahun-tahun.

Aksi KB UPDM (B) itu, tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya, dalam rapat  KB UPDM (B) di Gedung C Kampus 1 UPDM(B) pada 4 Oktober 2019 telah disusun prolog dan inventarisasi masalah di UPDM (B). Adapun prolog dan masalahnya adalah:

  1. Penurunan jumlah Mahasiswa Baru yang konsisten dari tahun ke tahun; Menimbulkan pertanyaan mengenai strategi dan penggunaan anggaran promosi universitas; Memiliki implikasi pada mutu Mahasiswa UPDM(B) karena Ujian Saringan Masuk hanya menjadi formalitas, dan hal tersebut sudah menjadi rahasia publik;
  2. Sarana dan Prasarana (SARPRAS) serta fasilitas kampus bagi Mahasiswa maupun Dosen tidak memadai; tidak ada wi-fi di seluruh area kampus – tidak ada kantin – etc; Membuat UPDM(B) sulit berkompetisi dengan universitas-universitas lain dalam menarik minat dari calon Mahasiswa Baru; Mahasiswa tidak mendapatkan haknya atas fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai;
  3. Peringkat UPDM(B) dalam Pemeringkatan Perguruan Tinggi yang dirilis oleh DIKTI terus menurun; Pada tahun 2019 peringkat UPDM(B) berada dibawah peringkat 200; Kenapa UPDM(B) bahkan tidak bisa berkompetisi dengan universitas-universitas lain yang berdiri setelah UPDM(B)?;
  4. Penurunan mutu akademik sebagai dampak dari sistem seleksi Mahasiswa Baru dan Ujian Saringan Masuk yang terlalu longgar karena hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah mahasiswa yang gagal dipenuhi karena strategi promosi yang tidak efektif; FKG berada pada posisi kedua terbawah nasional Ujian Kompetensi Dokter Gigi;
  5. Pengelolaan Keuangan UPDM(B) dan Yayasan UPDM tidak profesional, transparan, dan akuntabel; Yayasan tidak pernah mengumumkan ringkasan laporan keuangan yayasan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (sesuatu yang seharusnya wajib untuk dilakukan); Tidak pernah ada informasi perihal penggunaan sisa anggaran tahunan Fakultas; Sistem Sentralisasi Keuangan yang tidak jelas memunculkan individu-individu dengan kekuasaan dalam bidang keuangan yang terlampau besar; Tidak ada standar keuangan yang berlaku sama bagi Fakultas, termasuk dalam menetapkan gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan; Rencana Anggaran Fakultas tidak pernah difinalkan dalam Tahun Anggaran berjalan dan berdampak pada pelaksanaan-pelaksanaan program Fakultas termasuk anggaran untuk Kegiatan Mahasiswa; Tidak ada kejelasan pelaksanaan Tata Kelola Keuangan (tidak ada S.O.P.) di mana peran Yayasan dalam bidang pengelolaan keuangan sangat dominan dan pada sisi lain peran Rektorat hampir tidak ada;
  6. Sistem Informasi yang dijalankan setengah hati; Sistem Informasi Akademik (Anjungan Mahasiswa), SDM, dan dalam bidang-bidang lain yang hanya dijalankan dengan prinsip “asal-ada” dan tidak pernah dikembangkan untuk menjadi lebih baik;
  7. Sengketa Internal Yayasan; berawal sejak 2012 saat masuknya TS dalam kepengurusan Yayasan; memuncak di tahun 2014; berdampak hingga saat ini dengan diblokirnya status legal Yayasan UPDM di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI; pihak Rektorat dan Yayasan selalu menyampaikan kepada publik bahwa pemblokiran tidak memiliki dampak pada UPDM(B) namun apakah benar begitu? Bagaimana sebuah Universitas dapat berjalan apabila Yayasan yang menaunginya tidak memiliki status legal?; Bagaimana mungkin Yayasan yang tidak memiliki status legal bisa merilis produk-produk hukum seperti misalnya Surat Keputusan Pengangkatan Rektor atau Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap?; PERMENRISTEKDIKTI NO 51 TAHUN 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta pasal 72 menyatakan bahwa sengketa para pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara maupun universitas yang mengganggu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dapat menyebabkansebuah Perguruan Tinggi mendapatkan Sanksi Administratif Berat;
  8. Reformasi Pengelolaan Yayasan UPDM; Yayasan harus dikelola secara profesional dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi baik dalam hal keuangan dan juga kebijakan-kebijakan lainnya; jangan sampai terjadi kembali “pengambilan keputusan dalam gelap” seperti yang terjadi dalam kebijakan Yayasan UPDM dalam pendirian SMK Kesehatan Prof. Dr. Moestopo di Desa Leuwisadeng, Leuwiliang, Jawa Barat.

More Stories
BNI Syariah Eksekusi 3 Business Matching di Fesyar 2019