Abdullah Hehamahua dalam aksi di MK
Abdullah Hehamahua tengah berorasi di aksi GNKR, 14 Juni 2019.

MK Salah Ambil Keputusan, Indonesia Hilang dari Peta Bumi

Indonesia hilang bermakna distintegrasi. Dikhawatirkan akan terjadi jika hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berlaku tidak adil dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Hal ini dikatakan oleh Abdullah Hehamahua, tokoh antikourupsi dan mantan Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), Jumat (14/6).

Abdullah Hehamahua, dalam orasinya mengatakan tujuan massa aksi datang ke sekitaran MK hari itu adalah untuk memberikan dukungan moral kepada MK. Agar, lembaga itu memiliki keberanian, independensi, integritas, dan tidak takut diintimidasi seperti lembaga lain. Hakim MK, menurut Hahamahua adalah wakil Tuhan di bumi, maka, mereka harus hati-hati dalam mengambil keputusan.

Kekhawatiran yang Beralasan
“Jika itu dilakukan, maka insyaAllah, Indonesia tidak hilang dari peta bumi, Indonesia tidak menjadi beberapa negara baru,  Indonesia tidak menjadi jajahan satu superpower.  Tapi begitu keliru MK mengambil keputusan, dengan mengabaikan fakta yang ada, maka cepat atau lambat, sesuai dengan yang Allah Swt kisahkan dalam surat Al Mulk, bagaimana Dia menghancurkam Bani Ad, Bani Nuh, Bani Suaib, dan sebagainya karena kemaksiatan yang mereka lakukan”, kata Hehamahua.

Kekhawatiran akan kehancuran itu beralasan. Soalnnya Indonesia terus didera bencana belakangan ini. Seperti di Lombok, Banten, dan Sulawesi.

Jika MK salah mengambil keputusan juga, maka pada 2014, dikhawatirkan, hanya 50 persen yang ikut pemilu. Hal in karena masyarakat hilang kepercayaannya terhadap tokoh politik dan partai-partai politik.

MK adil, Indonesia tidak menjadi beberapa negara baru Click To Tweet

Kemandirian Ekonomi
Hehamahua juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi bangsa. Dan, itu bisa dimulai dengan pengabilan keputusan yang tepat oleh hakim MK. “Kita mau ekonomi djajah oleh asing dan aseng, oleh karena itu bangunlan ekonomi kampung, ekonomi desa, kita negara agraris. Tidak perlu import sayur, garam. Kita negara maritime dengan 2/3 wilayahnya adalah laut. Caranya, kita dorong MK untuk mengambil keputusan yang adil”, kata Hehamahua menegaskan.

Tonton orasi lengkap Abdullah Hehamahua di channel Youtube, MySharing TV di bawah ini:

Sebelumnya, sebagai koordinator lapangan (Korlap), Hehamahua, mengatakan, aksi yang mereka lakukan itu bukan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Tetapi, untuk mengawal agar MK sebagai lembaga hukum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya secara profesional.

“Massa aksi yang turun untuk mengawal MK ini, tidak ada hubungan dengan pasangan calon, baik itu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Massa aksi turun ke jalan, karena panggilan hati atau inisiatif untuk mendampingi atau mengawal sidang MK, agar sidang berjalan secara profesional, agar MK menegakkan hukum yang bersih, yang jujur tidak atas tekanan-tekanan pihak-pihak (tertentu),” kata Hehamahua.

Adapun massa yang hadir itu dari antara lain dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U), Persaudaraan Alumni (PA) 212, alumni Universitas Indonesia (UI), dan mantan relawan 02. Menurut Hehamahua,  jumlah massa yang hadir sekitar 1.500 orang.

More Stories
Ilustrasi Maqsid Syariah
Maqasid Syariah: Dasar-Dasar Ekonomi Islam