MUI Tegaskan Sikap Terkait Penghapusan Kolom Agama di KTP

Jika Kementerian Dalam Negeri tetap ingin menghilangkan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Islam (Ormas) akan menolak keras. MUI juga menolak daftar penambahan agama yang diakui di Indonesia.

 

ktp-penduduk  MUI secara resmi menolak penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sikap MUI dan Ormas Islam diambil setelah dilakukan musyarawah MUI-Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) di kantor MUI Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin menjelaskan, saat ini tengah berkembang tiga wacana terkait pengosongan kolom agama. Pertama adanya pandangan untuk menghilangkan kolom agama, kedua padangan untuk menambahkan kolom agama baru dan ketiga pandangan untuk menambahkan aliran kepercayaan dalam KTP.

“Sikap MUI menolak penghapusan kolom agama dalam KTP, menolak masuknya selain enam agama yang telah diakui oleh Undang-undang, dan menolak masukknya aliran kepercayaan. Keputusan ini akan kami sampaikan kepada pemerintah,” tegas Ma’ruf, seperti dikutif  dari laman resmi MUI, Senin (17/11).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, soal masuknya agama baru, MUI beralasan Undang-undang yang saat ini berlaku yakni UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dipandang masih relevan dan cukup menampung aspirasi masyarakat. Jika ada agama baru masuk, maka harus ada UU yang baru, dan jelas kriterianya sebagai agama. Sementara terkait aliran kepercayaan, MUI memandang aliran kepercayaan bukanlah agama dan hanya kebudayaan.

“UU no. 24 Tahun 2013 itu sudah aspriratif dan akomodatif. Agama harus dicantumkan, dan yang dicantumkan hanya enam agama yaitu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu,” jelas Ma’ruf.

Ma’ruf menilai pengosongan kolom agama itu akan menimbulkan dampak tidak baik bagi masyarakat. Jika kolom agama pada KTP seseorang dikosongkan, agama orang tersebut tidak akan diketahui. Ketika orang tersebut meninggal atau ingin menikah, akan timbul permasalahan baru mengenai proses yang akan dilalukan. “Di agama Islam, ada yang namanya hukum Islam. Soal prosesi pernikahan atau prosesi ketika orang meninggal itu harus jelas,” tandasnya.

Sementara Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah MUI, Umar Shihab mengatakan, gagasan penghapusan atau penambahan agama lain pada KTP berpotensi merugikan bangsa dan negara, karena dapat menciptakan polemik.

“Kami memutuskan menolak rencana atau gagasan penghapusan kolom agama pada KTP. Ketentuan itu sudah relevan, aspiratif dan akomodatif, jadi harus dilaksanakan. Itu sikap umat Islam dalam menanggapi permasalahan ini,” tegas Umar Shihab.

More Stories
Wapres Ma’ruf Amin: “Indonesia Harus Optimalkan Potensi Industri Halal Global”