Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah - OJK. Foto: Cholil Nafis

OJK Bentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun membentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang berasal dari lintas sektoral, ormas Islam, akademisi, praktisi.

Industri jasa keuangan syariah nasional sebagai industri yang baru bertumbuh memerlukan dukungan dari otoritas dan stakeholders terkait. Dukungan tersebut sangat diperlukan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif, infrastruktur keuangan yang lengkap dan berbagai kegiatan edukasi, pengembangan pasar dan perlindungan konsumen yang komprehensif.

komite pengembangan jasa keuangan syariah
Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah – OJK. Foto: Cholil Nafis

Sejalan dengan hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun membentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). KPJKS dibentuk untuk memenuhi kebutuhan perlunya koordinasi yang efektif serta sinergi secara eksternal dan internal baik lintas lembaga juga lintas sektor.

Koordinasi dan sinergi antara OJK dengan lintas lembaga pembuat kebijakan diharapkan dapat tercipta dengan baik di antara lembaga terkait yang menjadi unsur anggota di dalam KPJKS. Koordinasi internal antarkompartemen di dalam OJK dalam pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang terdiri dari perbankan, industri jasa keuangan syariah non-bank dan pasar modal syariah juga diharapkan dapat berjalan secara sinergis dan terintegrasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad pun menegaskan kembali komitmen dan arah strategis pihaknya dalam mempercepat  perkembangan industri jasa keuangan syariah nasional, meningkatkan ketahanan dan daya saing industri jasa keuangan syariah. Pangsa pasar industri jasa keuangan syariah Indonesia sendiri saat ini baru mencapai kisaran 5-8 persen dan memiliki ruang bertumbuh yang relatif luas.

“Hal ini ditopang oleh masih besarnya lapisan masyarakat lapis bawah yang belum terjamah layanan jasa keuangan formal, semakin meningkatnya jumlah middle-class yang memiliki income relatif besar yang membutuhkan instrumen investasi dan layanan jasa keuangan yang beragam, serta masih besarnya kebutuhan pembiayaan berbagai sektor usaha termasuk pembiayaan proyek-proyek skala besar yang seharusnya dapat digarap oleh industri jasa keuangan syariah,” ujar Muliaman, dalam siaran persnya.

Oleh karena itulah OJK terus berupaya untuk menciptakan iklim kondusif bagi bertumbuhnya industri jasa keuangan syariah. Untuk itu OJK secara periodik melakukan review dan analisis kondisi pasar dan kegiatan usaha lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat ditetapkan kebijakan dan regulasi yang efektif dapat mendorong perkembangan sektor jasa keuangan syariah.

Sampai Mei 2014 total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 250,55 triliun, aset asuransi syariah Rp 19,26 triliun, aset  pembiayaan syariah sampai dengan Juni 2014 Rp 23,49 triliun, saham syariah sampai dengan Juli 2014 Rp 2.955, 79 triliun, sukuk korporasi sampai dengan Juli 2014 Rp 6,96 triliun, reksa dana syariah sampai dengan Juli 2014 Rp 9,51 triliun, dan Sukuk Negara sampai dengan Juli 2014 Rp 179,10 triliun.

More Stories
BNI Syariah Salurkan Pembiayaan ke Pedagang Pasar Bandung dan Subang