Ilustrasi Pilkada 2020
Ilustrasi Pilkada 2020

Pemilu Jujur Adil di Indonesia, Masihkah Bisa?

Oleh: Denfa RD (Pengamat Politik dan Pemerhati Kebangsaan)

Pemilu tahun 2019 adalah Pemilu serentak yang baru dilaksanakan di Indonesia bahkan di dunia yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Negara ( Presiden dan Wakil Presiden )

Ada banyak peraturan yang baru dari UU no.7  Tahun 2017 yang salah satunya mengatur ketentuan:
1. Batas Parliamentary Threshold adalah 4 %
2. Presidential Threshold 20 % dengan memakai hasil dari Pemilu tahun 2014

Lalu hiruk pikuk penyelenggaraan pun tak kalah sengitnya seperti :
1. Penyusunan DPT yang banyak menimbulkan kegaduhan dikarenakan adanya pembatasan informasi dengan diberikan penutup bintang pada bakal calon pemilih di NIK, NKK, Tgl.Lahir
2. Berlanjut dengan data DPT Invalid
3. Data pemilih yang diduga data pemilih siluman
4. Hingga saat terakhir pemungutan suara masih dipermasalahkan DPT invalid sebesar 17 juta bahkan terakhir menjadi 21 juta

Disamping itu ada terindikasi bahwa PNS/ASN dan POLRI termasuk Penyelenggara tidak netral dengan contoh sebagai berikut:
1. Sulitnya mendapatkan ijin kampanye
2. Lokasi yang semula sudah diijinkan tiba-tiba dibatalkan oleh kepolisian
3. Persekusi oleh ormas kepada pendukung salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden
4. Ada penyelenggara yang juga ikut-ikutan melarang tim untuk memberikan sosialisasi pembekalan pengetahuan antisipasi kecurangan pada pemilu ( ini pengalaman pribadi di beberapa daerah )

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara banyak saksi yang dipersulit dari salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden serta kesulitan untuk mendapatkan formulir C.1 dan DA.1

Setelah itu masih berlanjut pada saat pengumuman hasil pemilu dilakukan di tengah malam buta yang tentunya banyak kejanggalan sehingga hasil pemilu tersebut diprotes dan didemo hingga memakan korban

Akhirnya semua usai setelah Paslon No.2 merapat ke Paslon No.1, tetapi hal itu menimbulkan kekecewaan dari para relawan-relawan dan pendukung Paslon No.2, hanya mereka tak bisa berbuat banyak

Babak berikutnya masyarakat dikejutkan dengan tertangkap OTT salah satu Komisioner KPU RI (Wahyu Setiawan) oleh KPK dalam hal pengaturan PAW anggota DPR RI dari parpol pemenang Pemilu. Hanya sayangnya gegap gempita tersebut hilang tertelan berita mega korupsi Jiwasraya dan beberapa asuransi lainnya.

Belum lenyap kekagetan masyarakat atas “permainan” Komisioner KPU RI tersebut lalu timbul berita bahwa salah satu Komisioner KPU RI (Evi Novita Ginting) dinyatakan bersalah dan dipecat dari anggota KPU RI oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dikarenakan telah “mengatur” perolehan suara dalam penghitungan suara di salah satu KPUD Provinsi untuk caleg DPR.

Berita inipun tertutup oleh hingar bingar wabah virus Wuhan Corona Covid-19. Seandainya tidak ada wabah virus tentu akan menjadi pergunjingan publik karena sudah dua orang Komisioner KPU RI yang tidak amanah dan tidak berintegritas

Lalu masihkan kita bisa mempercayai penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 23 September 2020 yang juga tentunya masih dalam suasana ketakutan atas terjangkitnya virus Wuhan Corona Covid-19.

Belum lagi soal demokrasi yang didengung-dengungkan dalam pemilu tetapi ada batasan-batasan yang mempersulit untuk maju menjadi bakal calon dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2020 ini. Yakni bagi bakal calon dari jalur perseorangan yang pada pelaksanaan sebelumnya sudah cukup bagus yakni dengan dikeluarkannya S.Ktp.KPU no.8 tahun 2020 tentang Verifikasi Faktual sebagai berikut:
1. Sebelumnya Verifikasi Faktual dilakukan dengan sampling 10% tetapi untuk penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini dilakukan dengan cara Sensus seluruh surat dukungan yang dipunyai para bakal calon kepala daerah.
2. Apabila warga yang memberi dukungan tersebut tidak diketemukan oleh tim Verfak KPUD maka bakal Paslon diminta untuk menghadirkan warga tersebut.
3. Apabila masih mengalami kesulitan menghadirkan maka bakal Paslon diminta menghadirkan melalui video conference atau video call WhatsApp

Hal itu bukanlah suatu proses yang mudah untuk menghadirkan warga dalam jumlah ribuan bahkan puluhan ribu dalam satu tempat dan dalam satu waktu.

Seolah-olah KPU mempersulit para bakal calon yang akan maju dari jalur perseorangan Click To Tweet

Sehingga seolah-olah KPU mempersulit para bakal calon yang akan maju dari jalur perseorangan yang tentunya menutup kemungkinan bakal calon alternatif yang tidak berafiliasi dengan parpol

Untuk itu masihkah Pemilu atau Pilkada serentak pada tahun 2020 bisa berlaku jujur-adil, berintegritas, transparan, akuntabel dan tentunya bisa dipercaya oleh seluruh anak bangsa?

Salam GEMPA
Gerakan Memilih Pemimpin Amanah
UAT & DFR

More Stories
Ghirah