Penegakkan HAM di Era Jokowi Dinilai Tidak Baik

Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menagih janji Jokowi dalam Nawa Citanya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Ketua Komnas HAM. Ahmad Taufik Damanik mengatakan bahwa kondisi penegakan HAM pada Periode Pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum beranjak ke tahap yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Meskipun pemerintah telah menempatkan agenda penegakan HAM sebagai komitmen politik pemerintahan yang tercantum dalam Nawa Cita yang berbunyi “Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu”.

Untuk itu Ahmad selaku Ketua Komnas HAM mendorong dan melakukan evaluasi program Pemerintahan Presiden Jokowi Periode Kedua di bidang penegakan HAM agar dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan terjadwal.

“Ada tiga pesan kami untuk pemerintahan Jokowi – Ma’ruf 2019 -2024, yaitu pertama penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, sebanyak 11 (sebelas) berkas kasus pelanggaran HAM berat yang telah dilimpahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung,” kata Ahmad di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Dia mengatakan Komnas HAM ingin memastikan penegakan HAM di periode kedua Jokowi dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan terjadwal. Komnas HAM lalu memberi beberapa catatan.

Taufan Damanik mengatakan, soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, ada 11 berkas yang telah dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Sebelas kasus tersebut adalah:
1. Peristiwa 1965/1966,
2. Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982/1985,
3. Peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998,
4. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998,
5. Peristiwa Talangsari tahun 1989,
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998,
7. Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003,
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999,
9. Peristiwa Jambo Keupok Aceh 17 Mei 2003,
10. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya, serta
11. Peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA).

“Di dalam Pasal 21 jo. Pasal 23 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 jelas tentang Pengadilan HAM. Di mana di dalamnya undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyidikan wajib untuk diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari sejak dinyatakan lengkap oleh penyidik,” sambung Ahmad.

Selanjutnya Komnas HAM meminta kepada Pemerintahan Jokowi di periode kedua untuk dapat menangani konflik sumber daya alam (SDA) masih menjadi pengaduan yang banyak yang disampaikan ke Komnas HAM.

“Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini banyak pengaduan masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan Jalan Tol, Revitalisasi Jalur dan Statsiun Kereta Api, Pembangunan Bandar Udara, Pembangunan Waduk,” papar Ahmad.

Pemerintah yang saat ini sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Namun disatu sisi masih terjadi tindakan kriminalisasi kepada warga yang melakukan upaya untuk memperoleh hak atas tanah terutama yang berada disekitar hutan dan masyarakat adat.

More Stories
Layanan Syariah LinkAja Konsisten Berdayakan UMKM