ilustrasi pilkada

Pilkada 2020 Sebentar Lagi, Bagaimana Harusnya Strategi Umat Islam?

Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur

Cukupkan kekecewaan dan euforia Pemilu 2019, karena mulai September ini kita akan menyambut gelaran politik besar, Pilkada Serentak 2020.

Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur
Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur

Kita tentu masih terasa sesak di dada bahwasannya hak kedaulatan rakyat dan bangsa Indonesia dirampok dan dirampas pada Pemilu 2019 tetapi bahwasannya kehidupan terus berlanjut dan perjuangan tak boleh berhenti

Kita akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran wabilkhusus kedaulatan rakyat Indonesia yang dirampok dan dirampas oleh para penyelenggara pemilu dan penyelenggara penegakkan hukum entah sampai kapan

Tetapi dalam waktu dekat ini, atau tak lama lagi ada suatu event yang tidak kalah pentingnya, yakni Pilkada serentak tahun 2020 yang proses tahapannya akan dimulai pada September 2019.

Sesuai UU Pilkada nomor 10 tahun 2016 untuk Paslon di Pilkada diatur pada pasal sebagai berikut:

  1. Pasal 40 yakni untuk pasangan calon (paslon) yang diusung oleh partai politik (parpol) dengan syarat perolehan suara paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan atau apabila tidak mencukupi ketentuan tersebut maka parpol bisa melakukan gabungan untuk mengusung paslon.
  1. Pasal 41 ayat (1) yakni untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan wajib mendapat dukungan berupa fotocopy E-KTP dan surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT) sampai dengan dua juta jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen;
    • jumlah penduduk dalam DPT lebih dari dua juta sampai dengan enam juta jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen;
    • jumlah penduduk dalam DPT lebih dari enam sampai dengan 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen;
    • jumlah penduduk dalam DPT lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen; dan
    • jumlah dukungan sebagaimana dimaksud di atas harus tersebar di lebih 50 persen jumlah kabupaten/ kota di Provinsi tersebut;
  1. pasal 40 ayat (2) untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati serta Paslon Walikota dan Wakil Walikota ketentuannya sebagai berikut:
    • jika jumlah penduduk di DPT sampai dengan 250 ribu jiwa maka harus didukung paling sedikit 10 persen;
    • jika jumlah penduduk yang masuk di DPT lebih dari 259 sampai dengan 500 ribu jiwa maka harus mendapat dukungan 8,5 persen;
    • jika penduduk yang masuk dalam DPT lebih dari 500 ribu sampai dengan satu juta maka wajib mendapat dukungan 7,5 persen;
    • jika jumlah penduduk yang masuk DPT lebih dari satu juta jiwa maka harus mendapat dukungan paling sedikit 6,5 persen; dan
    • Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut.

Jika dirasa calon yang didukung oleh Parpol dianggap kurang memenuhi kriteria dan harapan masyarakat maka masyarakat wajib mengajukan calon perseorangan agar suara rakyat tidak hilang sia-sia.

Belajar dari Pilkada 2017 di Kota Makassar bahwa Paslon yang didukung oleh mayoritas Parpol ternyata dikalahkan oleh Kotak Kosong. Ketika itu rakyat Kota Makassar memilih kotak kosong yang menyebabkan Paslon yang didukung oleh Parpol kalah sehingga walikotanya harus dijabat secara pelaksana tugas (Plt) sampai 2020.

Rakyat wajib bersatu untuk memilih calon kepala daerah yang kompeten dan amanah Click To Tweet

Untuk itu rakyat wajib bersatu untuk mengusung dan memilih calon kepala daerah yang kompeten dan amanah.

Di samping itu seluruh elemen masyarakat wajib ikut berperan serta untuk mengawasi setiap proses tahapan Pilkada agar tidak terulang lagi kecurangan-kecurangan seperti pada Pemilu Nasional maupun Pilkada.

Juga jangan lupa untuk melawan:

  1. Money Politics
  2. Abuse of Power
  3. Intimidasi
  4. Awasi perilaku penyelenggara

Semoga Pilkada serentak tahun 2020 dapat memberi pelajaran kepada para elite politik bahwa suara rakyat adalah hak kedaulatan rakyat yang tidak boleh dipermainkan (contoh Pilkada di Kota Makassar)

More Stories
gedung kantor pusat Bank Syariah Mandiri
Mandiri Syariah Catat Kenaikan Transaksi Elektronik 60% Momen Lebaran