Politik Dinasti Merusak Demokrasi (Bag 5)

Deden Fachruddin Radjab (Pengamat Politik)

Partai Politik adalah Kunci
Salah atau tidak, partai politik disebut Wasisto sebagai penyebab pertama terbentuknya Politik Dinasti. Sebab dalam negara demokrasi dengan sistem kepartaian, partai politik merupakan kendaraan pokok bagi orang atau kelompok yang hendak meraih kursi kepala daerah. Toh hampir semua kepala daerah merupakan petugas partai juga.

Memang terbuka pula kesempatan bagi calon yang tidak berasal dari partai atau dikenal sebagai calon independen. Namun, kemungkinan calon perseorangan untuk memenangkan kontestasi sangat kecil, misalnya dari segi verifikasi pencalonan.

Pasal 41 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah (tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) harus memenuhi syarat dukungan antara 6,5 persen sampai 10 persen dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah pemilihannya.

“Hanya partai politik yang bisa menominasikan kepala daerah. Ada juga calon independen, tapi calon independen hampir tidak masuk akal, terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya banyak. Karena harus verifikasi faktual,” kata Refly.

“Kita lihat kasus Ahok, misalnya, mengumpulkan satu juta dukungan tanda tangan, tidak berani maju dari jalur independen. Kenapa? Karena ada kemungkinan tidak akan lolos.”

Tidak berlebihan untuk menyebut partai politik sebagai pangkal bagi praktik demokrasi di daerah dalam era desentralisasi. Secara cepat-cepat, mungkin kita bisa menerka wajah demokrasi di daerah melalui wajah demokrasi di partai-partai politiknya, dan mungkin saja vice versa atau berlaku sebaliknya.

Terbentuknya Politik Dinasti di berbagai daerah, menurut Nico Harjanto (2011) dalam Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia, merupakan indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian, dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

Sebagai institusi yang relatif baru berkembang setelah mengalami pembatasan selama 32 tahun rezim otoriter, hampir semua partai tidak berhasil melembagakan mekanisme kerja dan pengisian personel dengan baik.

“Sementara itu, masalah kepartaian semakin kompleks karena budaya dan mekanisme demokrasi tidak dijalankan secara konsekuen. Dalam pengambilan keputusan, sering kali mekanisme demokrasi tidak berjalan karena kuatnya peran pimpinan maupun kekuatan oligarki di parpol,” ujar Nico.

Sehingga, penentuan kandidat calon kepala daerah pun hanya diputuskan oleh elite partai politik. Pemusatan pengambilan keputusan itu bahkan, kata Nico, cenderung mengarah pada personalisasi kekuasaan, dengan figur dominan atau pemimpin partai menjadi the only and ultimate authority.

Tampak betul desentralisasi dimanfaatkan sebagai reorganisasi dan revitalisasi kekuatan lokal di daerah. Senada dengan Nico, Refly memandang macetnya kaderisasi yang mengakibatkan terbentuknya Politik Dinasti disebabkan absennya demokrasi di level partai.

partai politik kita memang belum bisa berdemokrasi. Click To Tweet

“Hulunya adalah bahwa partai politik kita memang belum bisa berdemokrasi. Masih one man show, mengandalkan satu figur sentral. Dan kalau figur sentralnya tidak ada, maka partai itu pecah dan kemudian akhirnya menjadi partai yang tidak signifikan,” ujar Refly.

“Ini yang sebenarnya lebih mempengaruhi proses demokratisasi. Bukan ke Politik Dinasti itu sendiri, tetapi kelakukan elite-elite politik dalam berdemokrasi. Itu yang susah.”

Elite partai, khususnya ketua umum, kerap memiliki kepentingan pribadi yang besar. Sehingga dalam proses pencalonan pilkada, menurutnya, para elite itu tidak memperhitungkan kapasitas dan akseptabilitas seseorang. Melainkan, sekadar tingkat kepopuleran dan sumber pendanaan “mereka yang mau membayar” untuk pencalonan.

“Kaderisasi di partai politik, kepentingan-kepentingan elite partai politik, tidak melihat pencalonan itu sebagai sebuah ajang yang demokratis. Tapi hanya melihat pencalonan sebagai barangkali ajang untuk mencari uang murah (easy money) melalui proses-proses yang namanya candidacy buying, misalnya, yang kita sebut saat ini dengan mahar politilk,” jelas penerima gelar Lex Legibus Master (hukum) Universitas Notre Dame, AS itu.

Hulunya adalah bahwa partai politik kita memang belum bisa berdemokrasi. Masih one man show, mengandalkan satu figur sentral.

UU Pilkada
Para anggota DPR komisi II sudah membuat UU Pilkada dan sepakat mencegah adanya politik dinasti tetapi tanpa mengebiri hak politik warga negara. Untuk menghindari akan munculnya politik dinasti dan money politik tetapi dengan Keputusan MK No.33/PUU-XIII/2015 peraturan yang membatasi dan untuk mengurani efek Politik Dinasti menjadi buyar.

Beberapa anggota DPR atau sebagian masyarakat setuju akan usulan Kepala Daerah dipilih oleh Anggota DPRD. Tetapi, pertanyaan yang kembali muncul ”apakah anggota DPRD akan memilih kepala daerah yang benar-benar bisa memimpin rakyat atau memilih berdasarkan lobby politik?”. Bukannya mengecilkan kualitas anggota DPRD tetapi bisa saja hal itu terjadi.

Atau, mungkin saja anggota DPRD tersebut memilih sang kepala daerah berdasarkan partai yang sama dengan anggota DPRD tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan kembali Politik Dinasti ala partai politik. Terlebih-lebih anggota DPRD dari suatu partai politik tersebut paling banyak terdapat dalam DPRD tersebut.

Kalau memang hal itu yang terjadi semuanya kembali ke kualitas anggota DPRD tersebut. Jika bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat maka akan terjadi hal yang menyenangkan untuk rakyat tetapi jika sebaliknya maka yang terjadi malah menghancurkan rakyat itu tersendiri.

Sebaiknya memang kepala daerah dipilih daerah dipimpin oleh rakyat sendiri. Tetapi, untuk menghindari terjadinya Politik Dinasti sebaiknya kerabat dari keluarga kepala daerah tidak mencalonkan menjadi pejabat yang langsung berhubungan dengan kekuasaan kepala daerah. Jika itu terjadi kepala daerah tersebut harus mundur dari jabatannya. Misalnya sang gubernur tidak boleh ada hubungan kerabat dengan walikotanya ataupun jabatan terkaitnya.

Dan, untuk menghindari money politik sebaiknya dibuat peraturan batas maksimal dana kampanye calon kepala daerah. Misalnya dalam suatu pemilihan kepala daerah di suatu provinsi tertentu ditetapkan batas maksimum dana kampanye 10 milyar rupiah. Sehingga akan terjadi persamaan dana kampanye setiap calon kepala daerah. Dan untuk memaksimalkan agar mereka terpilih menjadi kepala daerah provinsi tersebut mereka harus menggunakan kreativitasnya agar masyarakat tertarik memilih mereka.

Tetapi, untuk berjalan baiknya peraturan tersebut tentu masyarakat harus mengawasinya. Jangan sampai terjadinya black campaign yang menguntungkan suatu pihak tertentu. Dan dibuatlah tim pengawas yang benar-benar bekerja relevan sebelum Pilkada hingga terjadinya sesudah Pilkada. Tim pengawas ini harus ada di setiap kampanye yang dilakukan oleh sang calon kepala daerah. Dan buat juga pos pengaduan sebagai wadah masyarakat untuk mengadukan hal-hal yang janggal dalam kampanye tersebut.

Dan setiap calon kepala daerah beserta wakil kepala daerah dan caleg DPRD harus menyosialisasikan latar belakang jati dirinya kepada masyarakat melalui KPU. 3,5 bulan sebelum pemilihan dimulai. Sehingga, KPU membuatnya dalam suatu daftar latar belakang tersebut dan menyebarkan melalui kecamatan. Dan kecamatan menyebarkan kembali ke masyarakat tetapi hanya setiap rumah saja bukan semua elemen masyarakat. Masyarakat bisa mempelajari sendiri bagaimana latar belakang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan juga caleg DPRD.

Dengan cara seperti itu dampaknya tentu akan meminimalisir terjadinya politik dinasti di berbagai provinsi dan money politik yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat pun harus cerdas dalam pemilihan Pilkada yang diselenggarakan jangan melihat tampang calon kepala daerah serta wakilnya dan caleg DPRDnya saja.

Pertanyaan selanjutnya ”apakah semua lembaga yang terkait serta masyarakat sudah siap menjalankan peraturan tersebut?”. Bagaimanapun, rakyat dan lembaga terkait harus siap menjalankannya jika hanya termenung dan menunggu maka semua takkan berjalan dengan baik.

Jangan sampai rakyat menjadi tidak lagi percaya akan pemimpinnya karena politik dinasti! Click To Tweet

Jangan sampai rakyat menjadi tidak lagi percaya akan pemimpinnya karena politik dinasti ini. Karena politik dinasti merupakan cara kuno untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Jadi jika politik dinasti tetap dipertahankan “apakah kemakmuran rakyat akan terpenuhi terus-menerus?”.

Sebagai contoh jika suatu negara dipimpin oleh suatu pemimpin yang bertanggung jawab maka rakyatnya akan hidup makmur. Tetapi, jika pemimpin tersebut meninggal dan diteruskan oleh putranya “apakah rakyatnya akan hidup makmur?”. Ya memang akan kembali ke karakter putranya tersebut. Tetapi jika negara tersebut ternyata menggunakan asas demokrasi tentu lebih baik memberikan kepada orang yang tepat.

Jika politik dinasti terjadi dalam suatu negara demokrasi maka, demokrasi tersebut sama saja dipenjara di dalam rumahnya. Karena politik dinasti tentu akan memonopoli demokrasi tersebut hingga terlihat otoriter.

Kesimpulannya ialah jangan membiarkan kita seseorang atau sekelompok yang memenjarakan demokrasi negara kita ini. Rakyat harus memilih pemimpin yang baik dan mencegah terjadinya politik dinasti yang berlebihan sehingga akan merugikan rakyat itu sendiri. Jangan sampai negara kita kembali ke zaman kelam kembali.

Bersambung ………….

More Stories
Mandiri Syariah Dukung Layanan Kesehatan Maksimal Warga Magelang