ilustrasi monarki

Politik Dinasti Merusak Demokrasi (Bag 1)

Deden Fachruddin RD (Pengamat Politik)

Dalam sistem kerajaan pergantian kekuasaan sampai menunggu raja meninggal atau menunjuk penggantinya yang juga keturunannya. Jadi yang menggantikan adalah keturunannya, bisa anaknya, adiknya, kakaknya atau saudara sedarah.

Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur
Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur

Bahkan demi untuk mendapatkan kekuasaan atau sebagai pewaris/penerus, rela membunuh ayahnya atau saudara yang lainnya, masyarakat biasa mustahil bisa menggantikan kekuasaan yang raja, apalagi rakyat biasa atau jelata

Didalam Demokrasi peralihan kepemimpinan dilakukan melalui pemilihan umum ( Pemilu ) yakni pemilihan kepemimpinan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional dilakukan oleh rakyat dan tidak lagi berdasarkan garis keturunan, melalui pemilu, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses jabatan publik baik sebagai Bupati, Wali Kota dan Gubernur bahkan sampai Presiden.

Salah satu berkah demokrasi, “yakni memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri dan adanya jaminan di dalam kesempatan” maka semenjak adanya pemilihan langsung dalam pilkada, apakah pilkada tingkat bupati/kota, gubernur dan presiden, mereka yang mempunyai kemampuan modal popularitas dan logistik, apakah pengusaha, politikus, TNI, POLRI dan PNS, beramai-ramai ingin menjadi kepala daerah atau presiden.

Agar terlihat sebagai demokratis dalam pemilihan tersebut maka dibuatlah aturan – aturan yang “disusun” untuk kelancaran pemilu tersebut, tetapi karena “kecerdikan” manusia semua itu ada saja aturan yang bisa diakali untuk “kepentingan” tertentu.

Tetapi masyarakat kita memang terkenal pinter mengakali suatu aturan. Betul,jabatan presiden, gubernur dan bupati/walikota hanya dua periode, akan tetapi mereka pandai/pinter bagaimana cara  mewariskan atau estafet jabatan kepada istri, anak dan keluarganya. Karena menurut mereka ini hak konstitusi dan tidak ada larangan. 

Apa itu Politik Dinasti?
Politik Dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Politik Dinasti lebih indentik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak atau istrinya atau adiknya/kakaknya atau ke kerabatnya. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa Yang terjadi seandainya Negara Atau Daeah Menggunakan Politik Dinasti…………..?

Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Contohnya adalah pemilihan Kepala Desa.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural” Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.

Profesor Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi mengkritik fenomena politik dinasti yang semakin subur saat ini. Secara spesifik dia menyinggung calon kepala daerah yang berstatus istri dari petahana. Bila keluarga petahana sebagai calon kepala daerah dinilai merupakan langkah mundurnya demokrasi.

Menurut Karim, politik dinasti bisa membangun keterbelakangan demokrasi. “Makna membangun keterbelakangan itu apa? Jangan sampai berdalih kemajuan, tapi mengambil langkah mundur,” jelasnya.

Karim mengatakan, fenomena “habis suami majulah istri” dapat merusak tatanan demokrasi. Sampai saat ini, dia mencatat, “belum ada daerah yang berprestasi karena dipimpin istri yang menggantikan suami,”

Selain itu, kata Karim, politik dinasti juga mengganggu prinsip kesamaan di dalam kesempatan. “Sebab pada akhirnya akan ada main anggaran, akan ada main dengan organisasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Mengutip mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Jumat (18/10/2013) Sedikitnya ada 57 kepala/wakil kepala daerah yang berhubungan keluarga. Data tersebut belum memasukkan kekerabatan yang duduk di lembaga legislatif. sebenarnya hal itu sudah disinyalir kekerabatan dalam jabatan Kepala/Wakil Kepala Daerah sudah sejak lama.

Akibat dari politik dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.

Walhasil, kepala daerah yang masih menjabat akan sangat leluasa mencalonkan keluarganya sebagai pengganti.

Inilah demokrasi kita saat ini; dari bapak ke istri, dari bapak ke anak, dari saudara ke saudara yang lain, seakan kekuasaan tidak boleh berganti ke orang lain.

Anggota keluarga yang mencalonkan diri atau sudah maju sebagai kandidat pun bukan hanya anak serta suami atau istri, tapi juga sampai keponakan, ipar, kakak, dan adik yang turun menjadi kandidat, kalau dalam perusahaan Tbk atau terbuka ini masuk kategori “ter-afiliasi” yang masih punya hubungan keluarga dan mereka kalau dikritik atau disinggung hanya ngeles atau ber-alibi ini “Hak Konstitusi”

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini pernah mengatakan bahwa politik dinasti di Indonesia adalah salah satu upaya untuk melanggengkan kekuasaan.

“Politik Dinasti di Indonesia dan kaitannya dengan korupsi, agak signifikan, kalau tidak bisa dikatakan relatif signifikan, kaitannya dengan korupsi. Karena memang karakter politik dinasti di Indonesia, dia hadir dengan mengabaikan integritas, kompetensi, dan kapasitas, ketika mereka dinominasikan untuk merebut suatu kekuasaan atau sebuah posisi publik,” kata Titi.

Alhasil, mereka yang diajukan sebagai calon kepala daerah dari politik dinasti, menurut Titi, tak melalui proses kaderisasi, rekrutmen yang demokratis, atau proses penempaan aktivitas politik yang terencana, sehingga kandidat yang muncul pun sekadar ‘untuk memperkokoh kekuasaan’.

Bersambung ………….

More Stories
Rumah Zakat Siapkan Superqurban Untuk Iedul Adha