Politik Dinasti Merusak Demokrasi (Bag 2)

Deden Fachruddin RD (Pengamat Politik)

Kenali bagaimana politik dinasti dibentuk.

Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur
Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur

Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Politik dinasti Adalah:

  1. Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan
  2. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
  3. Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
  4. Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan cenderung terjadinya KKN.

Kemunculan politik dinasti dapat terindikasi dalam beberapa penjelasan.

  1. Kegagalan fungsi partai politik lokal untuk melakukan regenerasi politik.
  2. Biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan.
  3. Perimbangan kekuasaan antar elit lokal tidak tercipta sehingga menghasilkan sentralisasi politik di kalangan elit tertentu yang berkembang menjadi dinasti. Patrimonialisme tidaklah selalu menjadi perspektif utama dalam menganalisis Politik Dinasti.

Wajah Politik Dinasti

Terdapat beragam pengertian Politik dinasti dengan aksentuasi yang berbeda. Misalnya, menurut Haris (2007) dan Zuhro (2010), Politik dinasti merupakan ekses negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (hijacked democracy).

Pembajakan demokrasi itu dilakukan oleh sirkulasi hubungan inti genealogis (garis keturunan dalam hubungan keluarga sedarah) berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggengan kekuasaan keluarga.

Kreuzer (2005) dan Cesar (2013) kemudian menekankan kemunculan Politik dinasti sebagai ekses dari warisan feodalisme yang masih menancap kuat di masyarakat. Feodalisme yang dimaksud, kata Wasisto, bukan hanya penguasaan sumber daya ekonomi, tapi juga terbentuknya jejaring loyalitas dalam masyarakat dengan melibatkan tokoh informal.

Secara harfiah, Politik dinasti dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kuasa yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan sanak keluarga.

Terbentuknya Politik dinasti di daerah dapat dicermati setidaknya berdasarkan tiga sebab. Pertama, fungsi partai politik yang lemah karena kecenderungan para elite partai merupakan orang-orang yang berasal dari elite di daerah. Ini menimbulkan sikap pragmatisme partai politik dengan mengangkat elite dan keluarganya menjadi pejabat publik di daerah.

“Kedua, neo-feodalisme yang menguat di daerah, yakni revitalisasi kekuatan tradisional dalam arena politik modern yang berbasis tribalisme, regionalisme, premanisme, dan lain sebagainya. Ketiga, biaya politik yang mahal dalam setiap pemilukada mereduksi partisipasi politik aktif dari masyarakat,” kata Wasisto.

Menurutnya, pewarisan kekuasaan kepada kerabat yang dilakukan oleh kepala daerah dilakukan demi menjaga kekuasaan dan menutupi aib politik. Oleh sebab itu, Politik dinasti cenderung mengandalkan kekuatan personal atau figurisasi sebagai daya tarik pemilih, hubungan kekerabatan, dan relasi patrimonial yang menempatkan elite di atas masyarakat.

Ketika membicarakan Politik Dinasti, umumnya kita akan pukul rata bahwa semua jabatan yang berlangsung estafet dari garis kekeluargaan yang sama adalah Politik Dinasti. Itu tidak keliru. Namun, simplifikasi semacam itu mengaburkan fakta bahwa Politik dinasti memiliki banyak ‘wajah’ meski dengan tindak-tanduk serupa.

Politik dinasti berbasis populisme, jaringan kuasa, dan tribalisme Click To Tweet

Wasisto mengklasifikasikan Politik dinasti daerah yang ada di Indonesia ke dalam tiga basis berbeda, yaitu Politik dinasti berbasis populisme, jaringan kuasa (octopussy), dan tribalisme–kesukuan, marga, kekeluargaan.

Politik dinasti berbasis populisme merupakan upaya mengamankan program kepala daerah sebelumnya. Hal ini, jelas Wasisto, terkait reproduksi wacana heroisme dan populisme program pemerintahan sebelumnya yang dijadikan bahan kampanye kerabat untuk menggantikan kerabatnya yang lain.

Hal yang menarik adalah pembentukan Politik dinasti melalui istri bupati tidak diprakarsai oleh suaminya, namun oleh berbagai macam elemen masyarakat yang menginginkan salah satu anggota keluarga kepala daerah bersedia dicalonkan dan dipilih menjadi pengganti.

Dalam ketiga kasus kabupaten tersebut, Politik dinasti dibangun atas romantisme pemimpin yang mengayomi dan bertindak adil. Romantisme itu, jelas Wasisto, berhasil dibangun para bupati dengan berbagai kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat selama menjabat. Sehingga masyarakat pun ikut mendorong terbentuknya Politik Dinasti.

“Ada upaya untuk menjaga kontinuitas program-program dari pemimpin sebelumnya. Artinya program-program populis yang telah diadakan oleh si suami bisa dilanjutkan oleh entah itu istri atau anggota keluarganya yang lain,” kata Wasisto kepada kumparan, Rabu (17/1).

“Oleh karena itu, sebagai langkah mengamankan progam bupati sebelumnya yang sudah dinilai baik, maka istrinya didorong menjadi bupati. Sementara itu, suaminya akan bertindak sebagai godfather di balik pemerintahan istrinya.”

Politik dinasti Banten terbangun atas koalisi klan politik Click To Tweet

Sementara model Politik dinasti berbasis jaringan kuasa (octopussy) tampak jelas, misalnya, melalui kasus Politik dinasti di Banten. Mengutip Syarif Hidayat (2007) dalam Shadow State? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten, Politik dinasti Banten terbangun atas koalisi klan politik, monopoli ekonomi, kekerasan, dan lain-lain.

Politik dinasti Banten disebut sebagai contoh utama Politik dinasti di daerah yang dibentuk secara sengaja atau by design oleh kepala daerah dengan jaringan kekeluargaan dan kekerabatan yang terjun dalam dunia politik.

Terakhir, model Politik dinasti berbasis tribalisme mengacu pada kesetiaan atas kesukuan tertentu yang ekspresinya bangkit kembali sejak otonomi daerah diberlakukan. “Biasanya kasus seperti ini,” ujar Wasisto, “banyak terjadi dalam kasus pemerintahan daerah di Indonesia bagian timur di mana ikatan kekeluargaan besar masih terasa kuat.”

More Stories
Waspadai Fintech, Gadai, dan Kegiatan Investasi Tanpa Izin!