Ilustrasi Panggung Politik

Politik Dinasti Merusak Demokrasi (Bag 3)

Deden Fachruddin RD (Pengamat Politik)

Desentralisasi: Panggung “Raja-raja” Kecil

Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur
Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur

Reformasi 1998, di samping mengakhiri rezim teror Soeharto, juga bermaksud menghapus ‘kesaktian’ pemerintah pusat sebagai the only and ultimate authority bagi seluruh daerah di Indonesia. Sejak itu, demokrasi menjadi jantung hati agenda penataan kembali kehidupan masyarakat dan pemerintahan daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah mulai diberlakukan. Lima tahun kemudian, regulasi tersebut diganti dengan yang lebih relevan, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan seterusnya hingga UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Demokrasi di aras lokal tengah menempuh rehabilitasi. Namun, alih-alih mendistribusikan kekuasaan agar lebih adil, desentralisasi kemudian memunculkan gejala tampilnya ‘raja-raja’ kecil di daerah. Gejala ini yang oleh Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, disebut sebagai ‘cendanaisasi’.

“Istilah cendanaisasi merujuk pada Keluarga Cendana semasa 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat berkuasa dalam ekonomi-politik Indonesia. Semua pos kunci pemerintahan dikuasai anak, menantu, kemenakan, maupun kerabat lainnya, sehingga kekuasaan tersebut menjadi langgeng selama tiga dekade pemerintahan.”

“Pola itulah yang sebenarnya sedang berkembang dan dicontoh oleh keluarga para elite lokal, bahwa proses demokrasi lokal bisa ditelikung dengan menempatkan kerabat dalam posisi strategis daerah,” tulis Wasisto (2013) dalam hasil kajiannya, Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Politik Dinasti di Aras Lokal.

Wasisto menganalisis, fenomena politik dinasti di daerah muncul seiring implementasi otonomi daerah sejak 2001 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung sejak 2005. Kemunculan para elite lokal itu dikenal dengan istilah reorganisasi kekuasaan.

Reorganisasi kekuasaan diartikan sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elite lokal ke dalam era demokrasi. Para elite lokal tersebut–yang pada rezim Soeharto dibatasi oleh kekuasaan terpusat (yang berarti Keluarga Cendana dan Partai Golkar)–memanfaatkan kebijakan otonomi daerah untuk mendominasi daerah mereka masing-masing.

Maka seiring desentralisasi, demokratisasi di daerah justru menjadi proses revitalisasi kekuatan elite lokal atau tradisional untuk berkuasa. Elite lokal berupaya mengukuhkan kembali pengaruhnya sebagai pemain utama.

Kewenangan yang sebelumnya hanya ada di pusat, kini digeser ke daerah-daerah. Partai-partai pun tumbuh ke berbagai daerah dalam momentum transisi dari era otoriarianisme menuju demokrasi. “Otonomi daerah,” ujar ahli hukum tata negara Refly Harun kepada Kumparan, Selasa (6/2), “membawa angin baru dalam politik di Indonesia.”

“Kepala-kepala daerah itu bisa tumbuh dari bawah (masyarakat). Awalnya tumbuh dari bawah dan disertifikasi (dipilih) dari bawah juga. Tapi sekarang ditarik dari atas (elite lokal). (Kepala daerah) tumbuh dari bawah, dari samping, mungkin dari atas, dan disertifikasinya dari atas pula,” kata Refly.

“Sehingga peluang kemunculan politik dinasti tentu saja kuat. Karena biasanya kalau saya gubernur, saya juga ketua partai di wilayah tersebut, sehingga mudah bagi saya untuk menominasikan nama anak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai.”

Demokratisasi yang sebenarnya ditujukan untuk mendistribusikan hak kepada masyarakat guna memilih pemimpinnya secara langsung, justru dikaburkan dengan dominasi kekuatan oligarki. Masyarakat lokal hanya diberi peran sebagai penonton.

Munculnya kepala daerah yang berasal dari kelompok elite lokal tersebut juga kerap dinilai akibat agenda desentralisasi di bidang politik yang hanya menitikberatkan pada pemilihan umum, sedangkan pemahaman politik dalam masyarakat tidak diperhitungkan.

Demokrasi menjadi semacam tindakan yang hanya dilakukan oleh masyarakat di hadapan bilik suara ketika pemilihan umum berlangsung.

Biaya politik akan dihitung sebagai modal yang harus kembali plus laba Click To Tweet

Politik = Bisnis?
Memang politik bukan bisnis, ketika setiap pengeluaran (modal) akan dihitung sebagai pengali keuntungan yang akan diperoleh.

Masalahnya, biaya politik yang sudah digunakan tentu akan dihitung sebagai modal yang harus kembali beserta laba dari setiap pengambilan kebijakan. Di sinilah awal korupsi muncul.

Politik Dinasti tumbuh subur dan cenderung tidak adil, juga dipengaruhi sistem pemilihan yang tidak adil pula.

Untuk mencalonkan kepala daerah, mesti didukung minimal partai politik yang memperoleh 20% kursi DPRD atau 25% suara.

Apalagi dengan terbukanya ruang untuk borong dukungan, setiap calon kepala daerah berlomba mendapat seluruh dukungan partai dengan harapan akan lebih mudah memenangkan pemilihan karena hanya melawan kotak kosong.

Besarnya syarat dukungan ini menjadikan “harga” setiap kursi menjadi mahal. Di sini, mahar politik bermain dalam pencalonan. Pasti bukan uang yang sedikit untuk mendapatkan dukungan itu, meskipun dalam beberapa kasus khusus justru diberikan secara cuma-cuma.

Akibatnya, selain politik menjadi berbiaya tinggi, proses pemilihan kepala daerah hanya akan bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal uang mumpuni.

Kemungkinan besar, partai tidak akan gampang memberikan dukungan. Sokongan diberikan asalkan ada duit sehingga partai berorientasi uang dan, tentu, kekuasaan.

Besaran uang yang digunakan bagi seorang kandidat untuk bersaing dalam pemilihan amat tergantung pada elektabilitas.

Semakin tinggi elektabilitas maka dibutuhkan modal yang lebih ringan Click To Tweet

Semakin tinggi elektabilitas maka dibutuhkan modal yang lebih ringan, Begitu pula sebaliknya, jika tidak memiliki elektabilitas mesti menyiapkan modal lebih.

Upaya meyakinkan pemilih untuk mendongkrak suara, akan bermuara pada praktek politik uang.

Apalagi petahana yang mencalonkan kembali atau mengusung keluarga dalam pemilihan, sering tidak mau tinggal diam untuk mencampuri proses. Segala sumber daya dikerahkan demi memenangkan keluarga.

Akibatnya, selain kemunculan politik uang, timbul pula politisasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan penggunaan fasilitas negara demi kemenangan petahana.

Paling tidak fakta itulah yang terjadi dan muncul dari hasil riset terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 2008-2011 (Veri Junaidi, Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator).

Dalam penelitian itu, terlihat bahwa hampir seluruh Putusan MK yang memerintahkan pilkada ulang/pemungutan suara ulang dilatarbelakangi kasus politisasi terhadap aparat birokrasi dan penggunaan fasilitas negara.

Bersambung ……………

More Stories
Ilustrasi
Mengapa Spirit 212 Harus Tetap Hidup?