Ilustrasi politik demokrasi menghancurkan

Politik Dinasti Merusak Demokrasi (Bag 4)

Deden Fachruddin Radjab (Pengamat Politik)

Etika Politik dan Kekuasaan

Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur
Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur

Dalam kajian filsafat politik, etika politik dimaknai sebagai filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Etika politik merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Kemunculannya merupakan respon ambruknya struktur politik tradisional Yunani Klasik (Gilbert:1980).

Franz Magnis Suseno dalam bukunya, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern menjelaskan bahwa fungsi etika politik terbatas pada upaya menyediakan seperangkat teori untuk mempertanyakan dan menjelaskan kekuasaan politik secara bertanggung jawab. Sebagai sebuah ilmu, etika politik didasarkan pada premis-premis yang rasional dan argumentatif, alih-alih berdasar emosi, prasangka dan apriori.

Seorang pemimpin mutlak dituntut punya pemahaman yang sahih tentang etika politik. Bahwa politik bukanlah alat meraih kekuasaan semata. Lebih dari itu, politik adalah alat untuk mewujudkan tata kehidupan yang adil, damai dan sejahtera. Politik yang dipahami sebagai alat untuk meraih kekuasaan niscaya terjebak dalam kompetisi meraih dan mempertahankan jabatan, dengan menghalalkan segala cara.

Dalam praktiknya, politik yang seperti itu dapat dipastikan abai pada norma dan etika politik. Maka menjadi wajar manakala politik praktis identik dengan konspirasi, intrik, konflik bahkan perilaku-perilaku koruptif. Banyaknya kepala daerah yang membangun Politik Dinasti dan kemudian terjerat kasus korupsi adalah contoh nyata bagaimana politik dinasti lekat dengan penyelewengan kekuasaan.

Politik dinasti harus diakui merupakan manifestasi dari absennya etika politik di pentas politik, terutama di level daerah. Otonomi yang sedianya bertujuan memeratakan hasil pembangunan justru melahirkan raja-raja kecil yang menjadikan kekuasaannya sebagai alat memperkaya diri sendiri dan kerabatnya.

Pada konteks inilah ujaran “rakyat butuh pendidikan politik” yang sering dikumandangkan para politisi menjadi tidak relevan. Bukan rakyat yang butuh pendidikan politik, sebaliknya justru politisilah yang lebih membutuhkan. Mereka, para politisi itu seharusnya tahu bahwa politik dan kekuasaan sedianya tidak lepas dari prinsip-prinsip moral dan etika.

Demokrasi dalam sejarahnya merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga memiliki tidak hanya hak namun juga kewajiban untuk berperan aktif dalam tiap pengambilan keputusan. Demokrasi lahir sebagai kritik keras terhadap oligarki dan monarki yang penuh bias dan ketidakadilan. Menjadi ironis apabila demokrasi yang bertumpu pada terbukanya akses pada semua lapisan masyarakat itu justru ditelikung oleh kemunculan dinasti-Politik Dinasti.

Pro Kontra Politik Dinasti di Indonesia
Politik Dinasti atau politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Politik Dinasti dinilai mencederai prinsip kesetaraan hak politik warga negara dan sangat rentan terhadap perilaku koruptif.

Di sisi lain Politik Dinasti dianggap hal yang sah dalam sistem demokrasi. Benarkah demikian? Ya Politik Dinasti sejatinya sah secara hukum. Ini alasannya:
1.       Harapan membatasi Politik Dinasti secara legal sempat hadir saat UU No 8/2015 lahir dan merevisi sejumlah aturan dalam UU No 1/2015 tentang Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
2.       Dalam pasal 7 huruf r disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Di bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah “tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak dan menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan”
3.       Belakangan melalui proses judicial review, MK memutuskan melalui keputusannya No.33/PUU-XIII/2015 bahwa aturan pembatasan “Politik Dinasti” inkonstitusional.
4.       Menurut MK, pasal tersebut merupakan aturan diskriminatif karena membatasi hak berpolitik warga negara
5.       Menurut MK persoalan Politik Dinasti bukan terletak pada aturan pembatasan, melainkan belum efektifnya pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada khususnya yang melibatkan petahana.

Kontra Politik Dinasti

1.       Merusak demokrasi karena bisa menutup akses dan kesempatan bagi warga negara lain untuk memperoleh hak politik, terutama hak untuk dipilih.
2.       Merusak birokrasi tata kelola pemerintahan di suatu daerah.
3.       Merusak kaderisasi partai.
4.       Menurut data ICW, sejak otonomi daerah sebanyak enam dari seluruh kepala daerah yang terjerat korupsi, diketahui berkaitan dengan Politik Dinasti. ()

Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan
Politik Dinasti harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. (AG Paulus, Purwokerto)

Menurut Zulkieflimansyah ( Mantan anggota DPR RI & sekarang menjabat Gubernur NTB )

1.       Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

2.       Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

3.       Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme

Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

Maka Dari itu Politik Dinasti bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

Gelaran demokrasi melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak mestinya mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap orang.

Pilkada serentak justru menumbuhsuburkan Politik Dinasti di daerah Click To Tweet

Namun agaknya, pilkada serentak justru menumbuhsuburkan Politik Dinasti di daerah. Kepemimpinan daerah didominasi keluarga inti dan sanak saudara.

Muncul kecenderungan, pencalonan kepala daerah diisi oleh kerabat penguasa. Kepala daerah yang sudah menjabat dua periode, akan menyiapkan ‘putra mahkota’ untuk menggantikannya.

Anak dan istri bisa menggantikan bapak, ketika jabatan telah habis dan tidak memungkinkan maju kembali.

Anak menantu, adik, kakak, dan keponakan bisa menjadi alternatif ketika keluarga inti tidak bisa diharapkan menggantikan. Pokoknya, kekuasaan tetap berada di seputaran keluarga.

Kondisi ini memang cukup mengkhawatirkan, bukan hanya karena keluarga ikut menggantikan. Namun ekses negatif dari hasrat berkuasa yang sering menimbulkan persoalan di ruang publik. Alih-alih berkompetisi secara adil dan terbuka, proses pencalonan hingga pemenangan justru menggunakan beragam cara asal keluarga berkuasa.

Power is sweet, it is drug, the desire which increase with a habit Click To Tweet

Pendapat filosof asal Inggris, Bertrand Russell. “Power is sweet, it is drug, the desire which increase with a habit,” ujarnya. Russel dengan sinis mengatakan, kekuasaan itu serupa candu. Dan, sejarah membuktikan, manusia memang termasuk makhluk pendamba kekuasaan.

Boleh dikata, sifat untuk berkuasa adalah sifat manusia paling purba. Thomas Hobbes, menyebutkan, manusia dilahirkan dengan membawa hasrat untuk berkuasa. “Hasrat pada kekuasaan itu merupakan dorongan alamiah yang terus-menerus dan tidak kenal lelah,” ujarnya dalam Leviathan.

Satu-satunya yang dapat menghentikan hasrat itu hanyalah kematian. (Yulius P Silalahi)

Bersambung …………

More Stories
KIAM Adakan Pelatihan Pembuatan Proposal Bisnis