Ilustrasi

Politik Dinasti Merusak Demokrasi (Bag 6)

Deden Fachruddin Radjab (Pengamat Politik)

Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur
Deden F. Radjab, Pengamat Politik/ Mantan Komisioner KPU Jakarta Timur

Penutup

Pengertian demokrasi pula dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan paling tinggi yang ada ditangan rakyat.

Mengenai demokrasi warga negara boleh ikut ambil bagian dengan langsung maupun pula lewat perwakilan terkait melaksanakan perumusan, pengembangan dan penyusunan hukum.

Maka dari itu politik dinasti   bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

Politik dinasti  berpotensi kuat menyuburkan budaya koruptif. Tapi pencegahan Politik dinasti  dengan membuat aturan hukum yang dibat oleh Mahkamah Konstitusi, juga dengan kerja-kerja politik untuk mencegah suburnya dinasti tersebut.

Politik dinasti  jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri tercinta dan akan mengebiri demokrasi kita. Sebab, politik dinasti  pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Bahkan, politik dinasti  bisa mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin. Yang menyedihkan, politik dinasti  sengaja dibingkai dalam konteks demokrasi. Dalam alam demokrasi prosedural sekarang, masyarakat seakan diberi peran.

Tetapi, jika diamati secara saksama, jelas sekali masyarakat tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Hampir semua calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan calon pejabat publik yang diajukan telah diskenario. Pemenangnya harus orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite-penguasa. Jika tidak memiliki hubungan kekeluargaan, calon yang dimenangkan adalah mereka yang memberikan uang sebagai mahar jabatan.

Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah. Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya.

Namun, Ibn Khaldun mengingatkan bahaya politik ashabiyah. Dengan tegas Ibn Khaldun menyatakan bahwa politik ashabiyah pada saatnya bisa mengakibatkan kehancuran negara.

Ashabiyah pada saatnya bisa mengakibatkan kehancuran negara Click To Tweet

Dalam konteks budaya modern, praktik politik ashabiyah juga menjadi persoalan serius. Apalagi jika politik ashabiyah dijalankan dalam suasana demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Karena praktik politik dinasti sangat berbahaya, pemerintah dan legislatif harus merumuskan regulasi yang tegas.

Modal untuk membuat regulasi sejatinya sudah ada. Misalnya, larangan terhadap seseorang menjadi kepala daerah lebih dari dua periode. Sayang, peraturan itu disiasati beberapa kepala daerah yang tidak boleh mencalonkan diri karena sudah menjabat dua periode. Caranya, mencalonkan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Cara lainnya, mencalonkan orang-orang yang bisa menjamin keamanan dirinya dari kasus hukum setelah tidak lagi berkuasa.

Bermula dari budaya politik kekerabatan itulah, praktik politik dinasti semakin menggurita. Idealnya, batasan maksimal dua periode juga berlaku untuk jabatan di legislatif.

Hal tersebut penting supaya publik tidak disuguhi caleg 4L (lu lagi, lu lagi). Karena itu, pemerintah harus merancang regulasi tentang boleh tidaknya kerabat dekat maju sebagai pejabat eksekutif dan legislatif.

Peraturan itu penting untuk meminimalkan budaya politik dinasti .

Politik dinasti akan mengganggu proses checks and balances antarlembaga negara Click To Tweet

Praktik politik dinasti  pada saatnya akan mengganggu proses checks and balances antarlembaga negara. Fungsi saling mengontrol pasti tidak bisa maksimal jika sejumlah jabatan publik dikuasai satu keluarga besar. Padahal, untuk menyemai nilai-nilai demokrasi, fungsi kontrol penting. Jika kontrol terhadap pemerintah lemah, terjadilah budaya kolutif dan koruptif.

Sumber bacaan :

  1. Paisal Anwari Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Suryakanacana Himpunan Mahasiswa Islam
  2. Radifan Rizky Z 5 November 2013 20:13 Diperbarui: 24 Juni 2015   05:33  2093  0 0
  3. Wahyono, Koran Sindo, Selasa, 15 Januari 2019 – 06:39 WIB.
  4. Nurrochman adalah dosen, Mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 08:51 WIB – Sabtu, 14 Oktober 2017.
  5. Wasisto Raharjo Jati, Peneliti LIPI
  6. Fokus Berita : Politik dinasti Reporter: Yulius La Dossa – Editor: Siti Afifiyah, (Tagar 20/7/2018).
  7. Veri Junaidi, Pemantau pemilu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, 26 Juni 2018.
  8. https://nasional.kompas.com/read/2013/10/19/0818271/Politik.Dinasti.Cacat.Demokrasi.
  9. jpnn.com Jakarta
  10. Kasihanto Anto, Sabtu, 20 Januari 2018 | 22:35 WIB
  11. Pepih Nugraha

More Stories
ilustrasi gaya hidup halal
Halal Telah Menjadi Tren Dunia Sekaligus Gaya Hidup