Proyek Pemindahan Ibukota Ibarat Proyek Reklamasi Jilid 2?

Dana yang sangat besar sejumlah Rp. 466 Trilun sangat tidak tepat ketika digunakan untuk biaya pemindahan Ibu Kota negara.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Dr. Mardani Ali Sera angkat bicara soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan. Memulai dengan bismillah, tokoh oposisi ini memaparkan analisa dan pendapatnya mengenai rencana tersebut. Intinya, tidaklah urjensi saat ini untuk memindahkan Ibu Kota, apalagi dengan memakan biaya ratusan Triliun Rupiah. Sementara bangsa kita sedang menghadapi masalah ekonomi, menurutnya sebaiknya dana tersebut digunakan untuk ekonomi saja.

Curhatan Mardani disampaikan di laman Twitter dan Facebook resminya pada 19 Agustus 2019. Berikut kultwit Mardani khusus soal rencana pemindaan Ibu Kota.

Oleh @MardaniAliSera

1. Bismillah, di awal pekan ini saya ingin membahas isu sensitif yang digulirkan Pak Jokowi pada pidato kenegaraan di Sidang MPR/DPR, yaitu tentang rencana pemindahan Ibu Kota. #KritisiPindahIbukota

2. Ide pemindahan Ibu Kota ini bukan hal yang baru, sudah pernah digulirkan sejak zaman Presiden kedua Republik Indonesia (RI) sebelumnya. Tetapi yang membuat hal ini cukup sensitif saat ini adalah ide ini digulirkan ketika situasi ekonomi dan keuangan negara lagi berat. #KritisiPindahIbukota

3. Di sisi lain, kita belum melihat urgensi pemindahan Ibu Kota ini. Apakah kalau Ibu Kota tidak dipindahkan, negara Indonesia ini akan terancam? Dari mana sumber anggarannya? Siapa yang bakal mengelola proyek pembangunan kotanya? #KritisiPindahIbukota

4. Pertanyaan2 kritis seperti ini harus kita lontarkan mengingat kebijakan pemindahan ibukota ini menimbulkan dampak yang serius bagi keuangan negara dan masa depan bangsa kita. #KritisiPindahIbukota

5. PERTAMA, saya ingin membedah dari sisi anggaran. Mari kita lihat rincian sumber anggaran pemindahan Ibu Kota yang direncanakan Pemerintah (lampiran foto slide anggaran). #KritisiPindahIbukota

Pemindahan ibukota akan menimbulkan dampak yang serius bagi keuangan negara Click To Tweet

6. Dari rincian anggaran ini dapat kita lihat total estimasi biaya Rp. 466 Triliun. Jumlah ini sangat besar bila dibandingkan dengan hutang luar negeri Indonesia dan APBN tahunan Pemerintah. #KritisiPindahIbukota

7. Saat ini Utang Luar Negeri Indonesia sudah mencapai Rp. 5.528 Trilyun (Data Bank Indonesia, April 2019), rencana Belanja Negara di RAPBN 2020 sebesar Rp. 2.528,8 Trilyun dengan defisit Rp. 307,2 Trilyun. #KritisiPindahIbukota

8. Besaran rencana Belanja Negara sebesar Rp. 2.528,8 Trilyun ini belum termasuk biaya pemindahan Ibu Kota, karena menurut pemerintah proses pemindahan Ibu Kota masih dalam tahap kajian dan perencanaan. #KritisiPindahIbukota

9. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kita menurun menjadi 5,05% (jauh di bawah pertumbuhan ideal minimal 7%), pengangguran terbuka masih tinggi: 6,82 juta orang (5,01%), jumlah penduduk miskin: 25,14 juta orang, industri manufaktur semakin tertinggal. #KritisiPindahIbukota

10. Dari data-data tersebut kita dapat melihat masih beratnya kondisi ekonomi dan keuangan negara. Dana yang sangat besar sejumlah Rp. 466 Trilun sangat tidak tepat ketika digunakan untuk biaya pemindahan Ibu Kota negara yang kurang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. #KritisiPindahIbukota

11. Dana sebesar itu kalaupun ada haruslah digunakan untuk membangun kawasan-kawasan ekonomi dan industri yang tepat sasaran utk pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. #KritisiPindahIbukota

12. KEDUA, perihal aturan tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dari rincian anggaran dapat kita lihat dari total estimasi biaya Rp. 466 Triliun, 93,5% (435,4 Triliun)-nya adalah dari sektor swasta (KPBU dan swasta). #KritisiPindahIbukota

13. Hal ini sangat membahayakan untuk rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan obyek vital negara. #KritisiPindahIbukota

14. Sumber pembiayaan gedung legislatif, eksekutif, yudikatif, serta sarana pendukung dan penunjangnya dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan Swasta,

15. Ini yang dapat mengancam aspek keamanan dan kedaulatan Ibu Kota sebagai objek vital negara. #KritisiPindahIbukota

16. Di dalam Perpres No 38 tahun 2015 Pasal 5 ayat 1 tentang KPBU sudah dijelaskan dengan rinci bahwa infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, bukan infrastruktur politik/lembaga negara. #KritisiPindahIbukota

17. Pada ayat 2-nya ada dicantumkan rincian jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU ini, dan tidak ada infrastruktur politik/lembaga negara. #KritisiPindahIbukota

18. Di dokumen perencanaan estimasi biaya yang disusun Pemerintah dapat kita lihat gedung legislatif, eksekutif, yudikatif beserta sarana prasarana pendukung dan penunjangnya yang merupakan infrastruktur politik menggunakan skema KPBU yang melibatkan badan usaha/swasta. #KritisiPindahIbukota

19. Ini berpotensi melanggar Perpres tentang KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang ditetapkan oleh Pak Jokowi sendiri. #KritisiPindahIbukota

Ada potensi ancaman keamanan dari rencana pemindahan Ibu Kota Click To Tweet

20. Ketiga, selain berpotensi melanggar Perpres, adanya potensi ancaman keamanan, kemandirian dan kedaulatan negara apabila infrastruktur politik negara dibangun dengan skema KPBU dan swasta. Apalagi ini merupakan Ibu Kota Negara jantung vitalnya Negara Indonesia. #KritisiPindahIbukota

21. Hal ini mengingatkan kita kembali akan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh pengembang untuk membangun daerah hunian baru di ibu kota negara yang dikuasai oleh pengembang swasta. #KritisiPindahIbukota

22. Sebagian orang berpendapat, proyek pemindahan ibu kota ini adalah kompensasi gagalnya proyek reklamasi Jakarta, yang dialihkan dengan proyek pemindahan ibu kota ke luar Jawa dengan 93,5% anggaran biaya oleh badan usaha/swasta. #KritisiPindahIbukota

23. Kita tidak bisa membiarkan obyek2 vital politik negara kita memiliki bahaya laten ancaman keamanan dan kedaulatan karena infrastrukturnya tidak dikuasai oleh negara. #KritisiPindahIbukota

24. Kita sudah pernah membahas bahayanya proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang akhirnya dihentikan. #KritisiPindahIbukota

25. Demikian tiga  hal yang menjadi dasar utama pentingnya rencana pemindahan ibu kota ini untuk kita kritisi dengan serius: 1. Beban ekonomi, keuangan, dan hutang negara yang lagi berat, #KritisiPindahIbukota

26. lalu yang kedua, potensi pelanggaran terhadap Perpres No 38 tahun 2015. Dan ketiga, ancaman keamanan dan kedaulatan terhadap Ibu Kota Negara. #KritisiPindahIbukota

Ayo kita jaga bersama negeri ini, karena negeri ini milik kita bersama Click To Tweet

27. Untuk itu saya mengajak agar seluruh komponen rakyat, akademisi, ahli, politikus, dan tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama berjuang untuk mengkritisi rencana pemindahan ibu kota ini seperti dahulu kita mengkritisi dengan serius proyek reklamasi Jakarta. #KritisiPindahIbukota

28. karena bahaya laten keduanya sama. Ayo kita jaga bersama negeri ini, karena negeri ini milik kita bersama. #KritisiPindahIbukota. Mari kritis konstruktif #KamiOposisi

More Stories
Koperasi Syariah Diharapkan Masuk dalam UU Koperasi