Terkait Syiah, MUI Punya Aturan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi tenda besar berkumpulnya berbagai ormas Islam. Namun, jika ada penyimpangan seperti Syiah,  MUI bersikap tegas  untuk meluruskan.

gedung muiKetua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin mengatakan, Syiah skalasinya selalu naik, dan   ada potensi menyimpang kalau dilihat dari literaturnya. Tapi, mereka mengganggap dirinya bukan bagian literatur itu.

Namun di beberapa daerah seperti di Sampang, Madura, Jawa Tengah, mereka ternyata seperti itu. “Karena itu ada fatwa MUI Sampang tentang Sesat Syiah. Kita biarkan daerah mengawasi dan memantau,” kata Ma’ruf kepada MySharing, di kantor MUI Jakarta, pekan lalu.

Ma’ruf mengakui, dengan fatwa sesat tersebut, MUI kadang dikritik tidak bisa mentolelir kemajemukan pandangan. Menurutnya, MUI di satu sisi menjadi tenda besar tempat berkumpulnya berbagai aliran. Tetapi, MUI juga mempunyai aturan-aturan dan kesepakatan bahwa dalam wilayah ini dimungkinkan perbedaan itu sepanjang dalam wilayah perbedaan.

Jadi, tegas Ma’rud, ada ukurannya yaitu fi majal al ikhtifaal, dalam wilayah perbedaan. Nah, wilayah perbedaan itu disebutkan dalam hasil Ijtima Ulama di Gontor, Jawa Timur, adalah paham ahlussunnah wal jamaah dalam arti luas. Di luar itu dianggap bukan perbedaan tapi menyimpangan

Ketika paham itu menyimpang, papar Ma’ruf, berarti harus diluruskan. Kalau tidak mau diluruskan masuk dalam kategori penodaan. Ketika dalam penodaan, harus dikenakan aturan penodaan. Kalau penodaan itu sudah ranah sistem negara.

Wilayah MUI itu, menyatakan ini paham masih dalam wilayah perbedaan atau sudah dalam wilayah menyimpangan. Jadi, bagian dari fatwa itu menyatakan bahwa itu menyimpang atau tidak, Cuma masalah eksekusi ditangan pemerintah.

Karena sudah diluar kesepakatan dan diluar wilayah perbedaan. Maka itu dianggap menyimpang harus diluruskan, dibetulkan.”Kalau tidak mau konsekunsinya dilarang atau dibubarkan, dan itu memerlukan dialog-dialog yang memang tidak mudah,” tukasnya

Apalagi jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian, menurut Ma’ruf, di  IndonesiaHAM itu ada batasnya, bukan tanpa batas. Tidak melulu boleh berbuat apa saja, dalam melihat suatu masalah ada pakemnya. t apa saja, dalam melihat suatu masalah ada pakemnya. “MUI ada pakemnya, kalau aliran menyimpang diluruskan, jika tidak berkenan ya aturan ditegakkan,” ujarnya.

Ketika fatwa aliran sesat dinilai sebagai pemicu aksi kekerasan. Ma’ruf mengakui, ini memang masalah paling rumit.  Karena ketika MUI menyatakan paham ini menyimpang, masyarakat menjadi tidak terkendali. Akhirnya gara-gara fatwa  yang disalahkan MUI. Padahal, kata Ma’ruf, fatwa dan aksi itu lain. MUI sudah menyatakan bahwa eksekusi itu wewenang pemerintah.

“Sebenarnya pemerintah yang seharusnya menjaga, mengamankan jangan sampai rakyat tidak terkendali. Itulah persoalannya, ketegasan pemerintah menanggani penyimpangan,” pungkasnya.

More Stories
HRS Pulang, Mau Pimpin Revolusi?