Ulama dan Ormas Jakarta Barat Ingatkan Masyarakat untuk Mewaspadai Komunisme Gaya Baru

Mencermati kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara dalam lima tahun terakhir, makin terasa sekali terjadinya kelemahan pemerintah dalam menatakelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di antaranya dengan merosotnya perekonomian nasional, impor yang ugal-ugalan, penumpukan utang luar negeri yang telah mencapai Rp6.000an triliun, bebas masuk dan membanjirnya arus tenaga kerja asing (TKA) asal Cina, dan belum lagi dampak kenaikan iuran BPJS.

Seluruh masalah di atas membuat makin berat beban kehidupan rakyat dan secara bersamaan naiknya harga kebutuhan pokok yang terus meroket, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di samping ketidakstabilan di bidang ekonomi, hal lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah adanya upaya kebangkitan paham komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang akan lebih buruk dan berbahaya lagi, kebangkitan paham komunis tersebut justru difasilitasi oleh para elit politik, baik eksekutif maupun legislatif.

Diajukannya Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang berbau komunis dan menafikan peran agama, adalah salah satu bukti akan kebangkitan paham komunis dan PKI di negeri ini.

Indikasi lain dari bangkitnya paham komunis dan PKI di negeri ini, juga ditandai dengan:

  1. Semakin banyaknya individu dan kelompok berpaham komunis yang menampakkan diri, baik melalui acara-acara yang khusus diselenggarakan untuk itu, maupun melalui media sosial.
  1. Tanggal 23 Mei 2020 yang merupakan 100 tahun PKI menjadi momentum bagi gerombolan sebagaimana disebut pada nomor satu di atas untuk

menunjukkan eksistensi dan jati diri komunis mereka secara terang-terangan.

  1. Hingga detik ini Tap nomor XXV/MPRS/1966 Jo TAP MPR NO 1 tahun 2003 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme serta Larangan Terhadap PKI belum dicabut, artinya tetap berlaku. RUU HIP yang sama sekali tidak memasukkan Tap MPRS nomor XXV/1966 dalam RUU tersebut menunjukkan adanya anasir komunis di Parlemen.
  1. Proses legislasi RUU HIP adalah bukti terbaru kebangkitan komunisme di Indonesia. RUU ini menjadi bukti adanya upaya mengubah Pancasila dari konsensus nasional 18 Agustus 1945, serta usaha membuat tafsir tunggal Pancasila yang menyimpang dari makna paragraf 4 Pembukaan UUD 45.
  1. Pancasila versi 18 Agustus 1945 adalah sebuah kesepakatan nasional untuk mengatur tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. RUU HIP berpotensi menjadi tafsir tunggal rezim yang berkuasa untuk mencampuri dan mengatur kehidupan orang perorang dan organisasi masyarakat yang justru tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
  1. Kriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat yang menyampaikan kritik dan saran terhadap pemerintah menunjukkan sikap penguasa yang anti demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila keempat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami para ulama, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi massa (Ormas) di Jakarta Barat, menyatakan sikap:

  1. Mendesak Presiden Joko Widodo khususnya dan para pejabat pemerintah umumnya untuk tetap setia dan mematuhi serta mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS nomor XXV/1966 secara murni dan konsekwen.
  1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah nyata yang tegas dan terukur, serta memerintahkan aparat hukum dan keamanan untuk mencegah kebangkitan paham komunis dan PKI.
  1. Meminta dan menekankan kewaspadaan kepada Fraksi-fraksi di DPR-RI untuk mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh PKI. DPR-RI agar dalam membahas RUU HIP tidak mereduksi Pancasila, terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945, serta mewaspadai disingkirkannya peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk mewaspadai adanya indikasi memformalisasi komunisme.
  1. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang menyampaikan saran dan kritik berseberangan dengan penguasa.
  2. Menyerukan para ulama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI serta seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan kebangkitan dan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.

Demikian pernyataan sikap bersama ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Semoga Allah meridhoi dan menolong perjuangan kita dalam membendung serta melawan bangkitnya komunisme dan PKI di NKRI tercinta yang religius ini.

More Stories
Mandiri Syariah Majukan Perbankan Syariah Dengan Literasi dan Digitalisasi