UU HIP Mengancam Kesatuan Bangsa!

Karena, UU HIP dapat dimaknai sebagai Pancasila itu sendiri! Hal ini dinilai dapat menyebabkan kekacauan hukum dan ketatanegaraan.

Sebagaimana diketahui, setelah Perppu No.1/ 2020 menjadi Undang-undang, Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang akan dibahas dan selanjutnya disahkan sebagai Undang-Undang oleh legislatif.

Pengamat menilai, RUU HIP ini jika telah menjadi UU HIP berpotensi lebih tinggi kedudukannya dari UUD 1945. Kok bisa? Adalah Dr. Masri Sitanggang, akademisi dan tokoh ulama Medan yang membuat surat untuk para ketua fraksi di DPR RI, berkenaan dengan RUU HIP. Salinan digital surat bertanggal Jumat (15/5) tersebut juga dikirim media ini oleh pembuatnya di tanggal yang sama.

Menurut Masri, UU HIP, jika dilihat dari objek hukumnya, yaitu Pancasila, yang diundangkan sebagai haluan ideologi, Maka, “UU HIP dapat dipandang sebagai ‘Makna Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara’. Maka, kedudukannya dalam tata hukum nasional bisa setara dengan UUD tahun 1945. Bahkan (dalam penerapannya) dapat berada di atas UUD 1945 karena UU HIP dapat dimaknai sebagai Pancasila itu sendiri. Dengan demikian UU HIP akan menjadi sumber segala sumber hukum negara dan UUD tahun 1945 pun harus tunduk pada UU HIP”, kata Masri yang juga Ketua Panitia Pembentukan Partai Islam Ideologis (P4II) ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5).

“Inilah kekacauan hukum dan perundang-undangan kita kelak. Bagaimana realitas dalam penerapannya nanti, akan sangat tergantung pada siapa yang berkuasa; dan hal ini tentu saja sangat berbahaya”, kata Masri yang juga salah satu tokoh gerakan Masyumi Reborn ini menambahkan.

Padahal, UUD 1945 adalah konstitusi tertinggi, maka UU HIP seharusnya akan berada di bawah UUD tahun 1945. Lain dari itu, konsideran untuk membentuk UU HIP adalah berupa Ketetapan—Ketetapan MPR , sehingga UU HIP boleh dimaknai sebagai derivasi dari Ketetapan-Ketetapan MPR tersebut.

“Pandangan saya ini tergambar dengan jelas pada RUU HIP BAB II pasal 4 tentang fungsi Haluan Ideologi Pancasila, yang sesungguhnya adalah merupakan fungsi dari UUD tahun 1945”, kata Masri menjelaskan.

RUU HIP Pasal 4  berbunyi:

Haluan Ideologi Pancasila memiliki fungsi sebagai:

  1. pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  2. pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan;

Sendi Utama Pancasila

Pada Pasal 6 ayat (1) RUU HIP disebutkan bahwa Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan; ayat (3) disebutkan Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Pancasila yang mana yang dimaksud oleh RUU HIP –yang disebut memiliki Sendi Pokok Keadilan Sosial dan ciri pokoknya adalah dapat diperas menjadi Trisila dan selanjutnya Ekasila?

“Jika Pancasila yang dimaksud adalah sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 145, yang kemudian diberlakukan kembali oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka sendi utama (kalau mau pakai istilah ini) adalah Ketuhanan Yang Maha Esa”, kata Masri menjelaskan.

Ia menambahkan, keadilan sosial adalah satu prinsip dari lima prinsip (Pancasila). Keadilan sosial adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan untuk diwujudkan. Keadilan sosial menurutnya adalah mimpi bangsa Indonesia Merdeka yang belum dimiliki. “Bagaimana menjadikan sesuatu yang masih ada dalam mimpi sebagai sendi? Silahkan baca baik-baik akhir alinea ke 4 Pembukaan UUD 145 : “…serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata mewujudkan sengaja saya tulis dengan huruf tebal untuk memberikan perhatian bahwa keadilaan itu adalah sesuatu (mimpi) yang masih harus digapai”, kata Masri menyimpulkan.

Oleh karena itu, menurutnya, Sendi Pokok Pancasila (kalau mau disebut demikian) itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan keadilan sosial. Negara ini akan tetap teguh dan eksis jika Ketuhanan Yang Maha Esa tetap ditempatkan sebagai Causa Prima, sebagai yang menjiwai sila-sila lainnya dalam Pancasila. “Negara ini akan bubar, bila posisi Ketuhanan Yang Maha Esa itu digeser atau dikerdilkan. Itulah arti sendi Utama. Berbeda dengan Keadilan Sosial, sebagai cita-cita bangsa, bila belum tercapai (tapi bukan karena kedzaliman penguasa), negara tidak akan bubar”, kata Masri menegaskan.

Keterangan tertulis tersebut, selengkapnya bisa dibaca di bawah ini.

More Stories
UUS Prudential Catat Pertumbuhan Kontibusi Bruto Rp 3,7 Triliun