Wabah Corona, Terdakwa Kasus Terkait Politik Sebaiknya Dibebaskan

Jaksa bisa bertumpu pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yaitu asas oportunitas.

Wabah virus Corona-19, demikian membahayakan dan terus merebak penularannya, sehingga telah mengorbankan  lebih dari seribu orang terpapar, dan sudah berakibat lebih 80 orang  meninggal dunia. Ditambah dengan situasi penghuni rutan yang memang sudah ‘over capacity’, contoh kapasitas rutan di Jakarta (lebih 300 persen).

Kepada MySharing, Adv. Djudju Purwantoro, Sekjend IKAMI (Ikatan Advokat Muslim Indonesia) mengatakan, karena banyaknya para terdakwa yang masih menjalani proses persidangan, maka, memberikan “opini legal”.

Menurut Djudju dalam keterangan tertulisnya, ada beberapa opini legal terkait ini, yaitu:

Perihal perkara yang masih proses di peradilan, pihak Kejaksaan dalam hal ini melalui Jaksa Agung bisa menggunakan ‘hak opportunitas’. Hal itu sesuai Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan ; “Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.” “Dalam penjelasannya menerangkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas”, kata Djujdju menjelaskan.

Kasus- kasus yang diharapkan dapat  dikesampingkan (oportunitas) adalah perkara-perkara terkait kepentingan politik ketatanegaraan, misalnya tentang Unras Pilpres 2019, Pileg, Pejabat Publik, kritik ujaran/UU ITE, atau kasus2 Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) lainnya ;

Dikaitkan dengan wabah Corona-19, yang saat ini sedang merebak dan sangat berbahaya, maka menurut pengacara beberapa aktivis Islam ini, seyogiyanya Jaksa Agung melalui JPU “berwenang menutup (menyampingkan) perkara demi Kepentingan umum bukan hukum” (Pasal 14 huruf h KUHAP).

“Menurut asas ini penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan menghentikan perkara, jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum”, kata Djudju menjelaskan.

Memang, salah satu azas pidana “tiap perbuatan pidana harus dituntut” (nullum crimen sine poena legali). Namun, menurut mantan pengacara Jenderal Purn. Kivlan Zein ini, azas tersebut seyogiyanya bisa saja dikecualikan. “Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, bangsa dan negara.” (pasal 35 c, UU Kejaksaan). Saat ini salah satu alasan utama dengan menularnya virus ganas Corona-19, sehingga para terdakwa atau terpidana seperti contoh perkara-perkara diatas, sangat mungkin segera dibebaskan demi mencegah lebih bertambahnya korban terpapar di penjara.

Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana Click To Tweet

Djudju pun memberikan jurispudensi, misalnya seperti yang terjadi di New Jersey, Amerika dilansir VOA Indonesia News (26/3/20), hakim Mahkamah Tinggi memerintahkan membebaskan seribu narapidana kelas teri (tipiring). Pemerintah  dengan pertimbangan DPR, atau pengadilan Indonesia (lex specialis) tentunya dapat  mengambil kebijakan serupa, atau menghentikan contoh perkara tersebut diatas demi mencegah potensi bahaya yang lebih besar, karena para Napi berpotensi terpapar virus Corona-19 di penjara.

More Stories
Pemkot Padang Bekerjasama dengan Institut Agama Islam Tazkia