Zakat Instrumen Pengetasan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Indonesia turun menjadi 10,12 persen pada September 2017.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Bambang menegaskan,  kemungkinan kerja sama pemerintah dengan pihak lain seperti lembaga filantropi sangat terbuka.

“Kemungkinan itu selalu terbuka dan semakin banyak filantropi yang sekarang kita kaitkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan),” kata  Bambang pada konferensi pers “Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan : Data Terkini BPS” di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (9/1).

Menurutnya, Bappenas sebagai koordinator SDGs akan melibatkan lembaga filantropi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut.

Secara umum, kata dia, pemerintah membuka kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dana sosial keagamaan.

“Perusahaan dengan CSR punya target tersendiri. Begitu juga dengan dana sosial keagamaan misalnya zakat, itu ada target sendiri. Yang kita bisa lakukan adalah koordinasi dengan lembaga filantropi,” ujarnya.

Dikatakan dia, yang terpenting  adalah bagaimana seluruh program bantuan tersebut bisa mencakup sebanyak mungkin masyarakat. Oleh karena itu, dengan melibatkan lembaga filantropi untuk ikut mencapai target SDGs.  Bambang berharap dapat ikut mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.”Itu strategi yang kita lakukan sekarang,” imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 10,12 persen pada September 2017.

Penduduk miskin Indonesia turun menjadi 10,12% Click To Tweet

Tercatat, jumlah penduduk miskin turun 1,19 juta jiwa dari Maret ke September 2017. Data BPS menyebutkan, masih terdapat 26,58 juta penduduk miskin pada September tahun 2016 lalu.