Ketua Pembina BKSPPI KH. Didin Hafiduddin didampingi Ketua Umum BKSPPI KH Cholil Ridwan membacakan pernyataan sikap terkait YPPI yang didirikan Hary Tanoesoedibjo (HT). , di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, Rabu sore (14/13). foto: MySharing.

BKSPPI Tolak Bantuan dari Yayasan Peduli Pesantren Indonesia

Pondok pesantren tidak boleh meminta atau menerima bantuan dalam bentuk apapun, baik dari perorangan maupun organisasi yang memiliki tujuan yang berbeda, seperti  dari Yayasan Peduli Pesantren Indonesia (YPPI).

Sebanyak 500 pimpinan dan perwakilan pondok pesantren di Indonesia yang bernaung di bawah Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) menggelar Ijtima Pemimpin Pondok Pesantren Se-Indonesia 2016 bertajuk ‘Rapatkan Barisan, Mempertahankan Izza dan Martabat Pondok Pesantren di Inoonesia”, di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, Rabu siang (14/12).

Secara khusus, para kyai dan ustaz  membahas mengenai Yayasan Peduli Pesantren (YPP) yang didirikan bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT).

Setelah bermusyawarah dan mendengarkan masukan dari perwakilan pesantren dari berbagai daerah, seperti Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kaltim, Madura NTB, NTT, hingga Sulawesi dan Maluku secara tegas BKSPPI memutuskan untuk menolak segala bentuk bantuan dari YPP Hary Tanoe.

Hasil musyawarah itu menghasilkan keputusan yang disampaikan dalam pernyataan sikap BKSPPI. “Mendukung pernyataan sikap Forum Pondok Pesantren (FPP) Sumatera Barat dan Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten serta pernyataan sikap dan tokoh ulama pada acara silaturahim di Majelis Al Ihya Bogor, yang menolak segala bentuk bantuan dari YPP pimpinan Hary Tanoe, Ketua Umum Perindo,” papar Ketua Pembina BKSPPI KH Didin Hafiduddin dalam pernyataan yang dibacakannya, Rabu sore  (14/12).

Didin menegaskan, pihaknya juga menolak keras politisasi lembaga pendidikan pondok pesantren dan menjadikannya sebagai alat politik praktis melalui bentuk kerjasama, bantuan, kunjungan dari pihak manapun, temasuk YPPI.

Lebih lanjut Didin menuturkan, bahwa pondok pesantren yang tersebar di Indonesia adalah lembaga penegakan agama (iqomatuddin), sehingga nilai-nilai perjuangan harus terus menerus tercermin dalam sikap pimpinan ponpes, seperti keiklasan, kesungguhan, taawun dalam al-Birr wat Taqwa, keserhanaan dan kemandirian.

Dalam pernyataan sikapnya, Didin menegaskan bahwa pondok pesantren tidak boleh meminta atau menerima bantuan dalam bentuk apapun, baik dari perorangan maupun organisasi yang memiliki tujuan yang berbeda. Bahkan bertentangan dengan tujuan pondok pesantren itu sendiri, seperti bantuan dari YPPI yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo (non-Muslim), yang merupakan Ketua Umum dari partai Perindo (Persatuan Indonesia).

“Pondok pesantren tidak boleh dijadikan roda politik oleh organisasi atau partai manapun. Sangatlah terlihat jelas bahwa tujuan YPPI adalah menggalang massa untuk memuluskan pendirinya melaju ke RI satu.  Pondok pesantren harus terus menegakkan kemandirian bersatu bersinergi sehingga jati diri pesantren sebagai lembaga jihad kekuatan agama menebarkan kebaikan tetap dipertahankan,” tegas Didin.

Pondok pesantren tidak boleh dijadikan roda politik! Click To Tweet

BKSPPI adalah sebuah organisasi yang menaungi pondok pesantren di seluruh Indonesia. Didirikan oleh sejumlah tokoh nasional seperti mantan Perdana Menteri almarhum M Natsir, almarhum KH Sholeh Iskandar, almarhum KH Noor Ali, almarhum KH Abdullah Syafii, almarhum KH Khoer Effendi, Almarhum TB Hasan Basri, dan sebagainya.