UKM diharapkan bisa terus meningkatkan kemampuan bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2014. Sehingga mempunyai daya saing dan dikenal di tingkat global.
“Agar pelaku UKM mempunyai daya saing tinggi perlu adanya pelatihan dan monitoring yang dilakukan secara simultan dari pemerintah, karena bagaimana pun UKM merupakan salah satu sektor dalam menggerakkan ekonomi nasional,” kata Agus, dalam rilisnya yang diterima MySharing, Senin (15/12).
Ia menegaskan, pada Jumat pekan lalu, telah diadakan pameran Bogasari bertajuk “Tren Kreasu Pastry, Warni-Warni Soes and Eclair” di Balai Kartini Jakarta. Diharapkan pameran Bogasari ini dapat menjadi pemicu bagi pelaku UKM untuk dapat meningkatkan daya saing. Apalagi menghadapi MEA yang tidak bisa dibendung lagi.”Pelaku UKM harus kreatif dan berinovasi agar bisa bersaing dengan negara lain,” ujar Agus.
Sementara Direktur Indofood, Franciscus Welirang mengatakan, pada pameran Bogasari ini dalam konsep seputar bisnis pedagang atau pebisnis, ada kelas Boga Enterpreneur berbagi ilmu seputar bisnis makanan. Mulai dari soal perijinan, produksi, marketing, hingga financial Planning. Termasuk, testimoni kisah sukses 12 UKM mitra binaan Bogasari sebagai sumber inspirasi bagi pelaku usaha makanan berbasis terigu.
Dalam pameran yang diikuti 100 UKM binaan Bogasari ini, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga turut berpartisipasi . Untuk memberikan pengetahuan dan sosialiasasi tentang produk halal. Bulan ini juga, LPPOM MUI akan menggelar pameran halal untuk menyambut pasar bebas MEA.
Tidak sebatas sosialiasi, LPPOM MUI juga menggelar seminar. Menurut Kepala Bidang Pelatihan LPPOM MUI Aji Jumiono, bahwa untuk menunjang pelaku UKM yang berkualitas dan berdaya saing, perlu diperhatikan aspek sertifikasi halal. Apalagi untuk distribusi produk ke luar negeri. Karena hanya produk bersertifikasi halal yang dapat bersaing dengan produk dari negara lain. “Apalagi menghadapi MEA 2015 di mana produk beredar tanpa adanya pembatasan regional lagi,” ungkap Aji.
Lebih jauh ia memaparkan, bahwa produser sertifikasi halal untuk UKM relatif lebih mudah. Pelaku UKM cukup memiliki izin P-IRT dulu kemudian selanjutnya dapat menghubungi LPPOM MUI provinsi atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten tempat domilisi UKM tersebut.