Industri perbankan syariah di tanah air secara umum menyambut positif kebijakan Pemerintahan Jokowi – JK untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti yang telah dilakukan pemerintah baru-baru ini. Hal itu tersirat dari pernyataan Direktur Utama BNI Syariah – Dinno Indiano yang meyakini, bahwa kebijakan ini dilakukan dalam rangka kemajuan pembangunan bangsa Indonesia ini untuk ke depannya.

Menurut Dinno, efek dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga tak banyak pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis bank syariah yang dipimpinnya, misalnya terhadap pembiayaan, DPK, dan sebagainya.
“Saya yakin, menurut saya pribadi, bahwa ini memang suatu keniscayaan. Bahwa kita harus melakukan (penaikkan harga BBM bersubsidi) ini, agar Negara kita tidak terus menerus berkutat masalah pembengkakan subsidi BBM seperti selama ini. Saya berpikir kebijakan ini adalah sebuah keharusan, karena kita juga ingin punya infrastruktur jalan yang bagus dan bisa mencapai kemana-mana, dan tidak macet seperti sekarang. Kalau tidak dilakukan segera kebijakan ini, kapan Indonesia bisa lebih maju lagi?” papar Dinno kemudian.
- Asosiasi DPLK dan DPLK Syariah Muamalat Inisiasi Sinergi Ekosistem Syariah bagi Sektor Informal
- Bank Muamalat Sukses Raih Dua Penghargaan di Ajang TOP GRC Awards 2026
- BCA Syariah dan Istiqlal Halal Center Serahkan Sertifikat Halal untuk 49 UMKM
- CIMB Niaga Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Asian Banking & Finance Awards 2026
Dinno sangat mendukung, salah satu point utama dari kebijakan penghilangan subsidi BBM ini adalah untuk perkuatan pembangunan infrastruktur di tanah air. Meskipun banknya sendiri, BNI Syariah memang tidak mem-planning-kan untuk masuk atau terlibat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur ini. Alasan Dinno, karena pembiayaan infrastruktur ini adalah ranahnya bagi bank-bank yang lebih besar, seperti misalnya, bank induk BNI Syariah, yaitu bank BNI. Nah, kalau untuk BNI Syariah sendiri, menurut Dinno, akan lebih “bermain” ke pembiayaan pembangunan dalam skala yang lebih kecil.
“Kita tidak masuk di (pembiayaan) infrastruktur. Namun kita mungkin akan coba ke pemerintah daerah,” demikian jelas Dinno menutup pembicaraan. *

