Public-Private Partnership (PPP) merupakan salah satu skema untuk pembiayaan proyek infrastruktur. IDB menjadi salah satu lembaga yang aktif menjalin kerja sama pembiayaan melalui skema tersebut.
Perwakilan Departemen Infrastruktur Islamic Development Bank (IDB) Muhamed Ishtiaq Akbar, mengatakan hingga saat ini IDB telah menyalurkan lebih dari 3,3 miliar dolar AS melalui kerja sama PPP untuk 48 proyek. “Komitmen pembiayaan IDB untuk PPP saat ini berjumlah 2,82 miliar dolar AS, termasuk diantaranya proyek yang sedang dalam proses dokumentasi,” kata Akbar.
Proyek kerja sama PPP IDB tersebut tersebar di Maroko, Tunisia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bangladesh, Pakistan, Yordania, Qatar, Uzbekistan, Djibouti, Mauritania dan Senegal. Proyeknya mencakup sektor energi, industri, dan transportasi. Baca: Indonesia Dorong IDB Bentuk Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Syariah
Menurut Akbar, dengan skema PPP akan menghemat biaya dan waktu implementasi proyek, saling berbagi risiko antara pemerintah dan pihak swasta, membawa inovasi dan kreativitas pada proyek infrastruktur, dan menciptakan transfer teknologi, pengalaman dan keahlian ke sektor publik. IDB pun memiliki sejumlah kriteria untuk kerja sama dengan skema PPP.
Diantara kriteria tersebut adalah uji kelayakan risiko yang sejalan dengan praktek global pembiayaan proyek, pembiayaan berprinsip syariah, pembiayaan dalam bentuk dolar AS dan Euro yang berjangka panjang dengan maksimum tenor 18 tahun. “Sponsor bisa berasal dari negara anggota maupun non anggota, dan pembiayaan juga bisa bersama dengan lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Selain itu, partisipasi IDB maksimal berjumlah 25 persen dari biaya proyek,” papar Akbar.
Akbar menuturkan fokus uji kelayakan yang dilakukan IDB mencakup pengukuran risiko, tata kelola, struktur pembiayaan, dinamika permintaan dan penawaran, kelayakan finansial, situasi negara dan regulasi, serta aspek sosial, lingkungan dan kesehatan. “Kami mencari proyek yang dipersiapkan dengan baik, yang punya data mencukupi dan kredibel,” tukas Akbar. Baca: Percepat Proyek Infrastruktur, Pemerintah Terapkan Prefunding
Sementara, Direktur Pengembangan Pembiayaan Bappenas Tuti Riyanti, mengatakan ada beberapa proyek yang ditawarkan pemerintah untuk PPP, yaitu jalan tol, pembangkit listrik, jaringan penyedia air, pelabuhan dan bandara. Namun, saat ini pembiayaan infrastruktur dengan skema PPP di Indonesia kurang berkembang baik. “Implementasi PPP sejauh ini belum bagus karena perlu kohesi banyak pihak,” cetusnya.
Kendati demikian, ia menambahkan pihaknya masih berupaya agar skema PPP berjalan dengan mencoba melakukan analisis agar tampak lebih atraktif bagi pihak swasta di masa mendatang. “PPP dengan prinsip syariah juga belum ada, sehingga di masa mendatang kami harap itu ada,” pungkas Tuti.