Mengurangi subsidi, jor-joran mengundang asing masuk, Pemerintahan baru dianggap kurang memerhatikan UMKM, padahal mereka fundamental ekonomi kita.
Kebijakan pemerintahan sekarang yang mengurangi berbagai subsidi kebutuhan penting rakyat, seperti BBM, TDL, Elpiji, dan sebagainya, tanda pemerintahan ini kurang peduli kepada dunia usaha kecil dan menengah. Kepada Mysharing.co di Jakarta (17/12/2014), Dr Irfan Syauqi Beik, Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB, menganalisa dan mengritik kebijakan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan sekarang dari sudut pandang ekonomi syariah.
Komentar Anda tentang pengurangan berbagai macam subsidi yang terkait dengan kepentingan rakyat banyak?
Terkait subsidi, ini persoalan dilematis, karena pemerintah ingin secara instant mendapatkan ruang fiskal yang lebih besar dengan cara mencabut subsidi dan sebagainya. Namun di sisi lain, penyerapan anggaran yang ada saja, ternyata masih lemah, dimana secara nasional penyerapan anggaran rata-rata hanya 60%. Jadi, ketika misalnya subsidi harus dicabut, dan lalu pemerintah punya kelebihan dana, pertanyaan yang mengemuka adalah, dengan kondisi birokrasi sekarang, bisakah menyerap dana akibat dari pencabutan subsidi ini?
Kebijakan untuk membuka membuka pintu investasi seluasnya kepada pihak asing, ada komentar?
Perlu dicatat. Tetap yang harus menjadi dasar adalah kepentingan nasional kita. Di Beijing, Presiden Jokowi berbicara di hadapan para investor, tentang komitmen USD 40 Miliar investasi di Indonesia. Ke investor asing, kita berbicara punya peluang investasi dari Sabang sampai Merauke, maka silahkan Anda datang berinvestasi di Indonesia. Padahal, di dalam negeri kita sendiri, ada banyak usaha kecil masyarakat yang juga harus kita berdayakan. Nah dengan cara kita mempersilahkan pihak asing untuk investasi seluas-luasnya di Indonesia, maka saya khawatir, bagaimana dengan perlindungan terhadap UMKM nasional kita?
Dalam kebijakan publik Islam, kepentingan kaum dhuafa dan mereka yang lemah sangat diproteksi. Bagaimana kita harus menolong kaum yang lemah, itu adalah perintah dalam Agama. Rasulullah Saw bersabda: “Kalian akan diberi pertolongan dan diberi rezeki dengan sebab (menolong) kaum dhuafa di antara kalian…”. Itu adalah suatu prinsip. Nah, dalam kacamata pemerintahan sekarang ini, saya belum melihat sektor usaha kecil masyarakat ini akan diberi perlindungan.
Walaupun kita sudah bersepakat dengan negara-negara ASEAN untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, menuju ASEAN Community 2020, namun bukan berarti kita tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi masyarakat kecil kita. Dalam ekonomi syariah, kita harus sangat concern terhadap perlindungan usaha kecil masyarakat kita. Ini isu yang harus diakomodasi oleh pemerintahan sekarang. Baca juga: Harga BBM Dongkrak Inflasi Hingga 7,5%[su_pullquote align=”right”]”Dalam kebijakan publik Islam, kepentingan kaum dhuafa dan mereka yang lemah sangat diproteksi”[/su_pullquote]
Kenapa kita harus memproteksi UMKM dari serangan perusahaan asing?
Karena daya tahan ekonomi itu bergantung pada fundamental. Nah, kalau kita bicara fundamental, maka apakah yang membuat struktur PDB kita menjadi kuat seperti sekarang? Yaitu UMKM! Sudah terbukti struktur PDB kita, 56%-nya adalah sumbangan dari UMKM, yaitu Usaha Mikro yang jumlahnya 57 juta usaha, Usaha Kecil yang jumlahnya 600 ribu usaha, dan Usaha Menengah yang berjumlah 45 ribu usaha. UMKM inilah yang selama ini menjadi pendorong atau tulang punggung dari ekonomi nasional kita. Karena itu, UMKM inilah yang seharusnya pemerintah back up dan juga dorong untuk bisa terus berkembang. Baca juga: Mengapa Produk UKM Masih Susah Bersaing?
Nah, apabila dari 57 juta usaha mikro itu setengahnya saja sudah bisa naik kelas, maka itu akan menciptakan demand yang tinggi. Demikian juga selanjutnya, usaha kecilnya bisa naik ke usaha menengah, lalu usaha menengah bisa naik kelas ke usaha yang besar, sehingga tenaga kerja kita yang akan terserap jauh lebih banyak.
Ke depan, UMKM ini yang harus kita harus didorong untuk menjadi semakin kuat, dan industri keuangan syariah seharusnya bisa semakin memback-up UMKM ini.