MUI Menilai Tolikara Belum Kondusif

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai kondisi Tolikara belum kondusif. MUI menghimbau pemerintah segera menyelesaikan semua masalah di Papua, sehingga kasus Tolikara tidak terulang lagi.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan persi Kapolri dan Menkopolhukam bahwa masjid Baitul Muttaqin di Tolikara Papua terbakar, sedangkan hasil investigasi MUI adalah dibakar.

MUI, kata, Muhyiddin, tidak lagi mempermasalahkan masjid tersebut, namun yang dipertanyakan adalah mengapa pemerintah tidak hadir ketika penyerangan terjadi di Tolikara. Kenapa sampai terjadi pembiaraan, kenapa keamanan tidak begitu banyak padahal sudah ada ancaman.

 ”Ya polisi kan defensif, nggak mau disalahkan merasa sudah melakukan yang terbaik menjaga stabilitas keamanan,” kata Muhyiddin kepada MySharing, saat ditemui usai rapat dengan Asops Kapolri, Deputi I Menkopolhukam, dan utusan menteri lainnya di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (28/7). Baca: MUI Desak Pemerintah Tangkap Otak Intelektual Tolikara

MUI menghimbau pemerintah membuat action plan dalam mengungkap kasus Tolikara dengan tuntas mencari akar permasalahan. Kalau setelah kejadian semua berbondong-bondong ke sana, memberikan sumbangan. Setelah itu, tanya Muhyiddin, apakah mereka hanya hidup waktu itu saja?

Menurutnya, yang perlu dibereskan masalah kepemilikan tanah, kewenangan gereja untuk menguasai tanah, kesepakatan antar pemeluk agama, masalah sparatisme, masalah misionaris, peneliti asing yang mendukung kelompok sparatisme, dan kelompok tertentu yang berkedok pejabat pemerintah, padahal dia pendukung sparatisme.

Semua masalah itu harus diselesaikan, Badan Intelejen Negara (BIN), Kapolri, menteri dan pejabat lainnya harus bekerja.” Kami tidak mau mereka datang ke MUI ini hanya untuk menyerahami secara kronologi kasus Tolikara. Itu kan kami sudah tahu, tapi langkah antisipasi kedepan harus ditegakkan,” tukasnya.

Lebih lanjut Muhyiddin menegaskan, sekali pun pemerintah berdalih kondisi Tolikara sudah kondusif, tapi kalau akar permasalahannnya belum terselesaikan. Maka, MUI menilainya itu belum kondusif. Karena kalau akar atau otak intelektualnya belum tertangkap, nanti akan muncul lagi kasus-kasus berikutnya.

Tentu penegakkan hukum harus diberlakukan seadil-adilanya. Jangan diskriminatif, ketika pelakunya umat Islam, maka dengan cepat polisi menangkap otak intelektualnya. Bahkan yang baru tersangka pun diarahkan ke Undang-undang terorisme. ”Ini pun kami pertanyakan. Inilah ketidak adilan, takut penegak hukumnya!,” tukasnya. Baca: Ungkap Tolikara, Pemerintah Jangan Diskriminatif

Muhyiddin menilai kalau otak intelektual penyerangan umat Muslim di Tolikara ditangkap semua, akan menimbulkan pembangkangan dan gerakan sparatisme bertumbuh semakin kuat, maka polisi mencari solusi. Papua ini, kata Muhyiddin, masalah berat tidak mungkin diselesaikan dalam kurun waktu singkat. Karena kelompok pendukung sparatisme cukup banyak bukan satu dua orang dan sudah mengakar.

Apalagi mereka yang tinggal di gunung akan sangat mudah diprovokasi dengan pendidikan yang sederhana. Beda dengan mereka yang tinggal di pantai yang sudah berinteraksi dengan masyarakat dari luar Papua dan orang asing. ”Tapi mereka yang digunung. Apa kata pendeta, uskup dan gereja akan mereka lakukan,”  pungkas Muhyiddin.