Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diibaratkan operasi kanker yang dapat menyehatkan anggaran negara. Jokowi pun di minta tenang dan jeli menghadapi segala resiko dari regulasinya.
Joko Widodo yang bertekad segera menaikkan harga BBM bersubsidi setelah dilantik dengan alasan untuk menyelamatkan rakyat kecil. Ketika itu, Jokowi juga berkata, subsidi BBM akan dialihkan untuk member tambahan modal pada pelaku usaha mikro di desa-desa, seperti subsidi benih, pukuk , pestisida, solar dan pembelian mesin kapal bagi nelayan.
Kini, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah resmi dilantik melalui sidang paripurna MPR di Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober lalu. Jokowi juga telah mengumumkan nama 34 menteri kabinetnya di halaman Istana Negara, Minggu sore (26/10).
Jokowi berserta kabinetnya harus membuktikan kinerjanya 100 hari kedepan. Dan kemungkinan dalam masa itu, kenaikkan BBM yang direncanakan pada November mendatang juga akan terealisasi. Jika benar adanya, pasti menuai protes dari berbagai kalangan karena akan berdampak pada semua sektor.
Apalagi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng telah menghitung kuota BBM tahun ini sebesar 46 juta kiloliter akan cukup jika pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM di kisaran Rp 3000-4000 per liter. “Kami mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi untuk menaikkan harga BBM, agar kuota BBM tidak jebol,” tegas Andy.
Menko Ekonomi Perekonomian Sofyan Djalil, hanya berjanji, tim ekonomi kabinet baru segera membahas rencana kenaikan harga BBM. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, juga belum bisa memastikan waktu kenaikan harga BBM pada tahun ini atau tahun depan. “Kami ingin pertumbuhan ekonomi tak terkoreksi terlalu dalam,” kata Bambang, kemarin.
Pengamat Ekonomi Syariah Adiwarman Karim menyatakan, Jokowi memang harus menaikan harga BBM pada tahun ini, guna memberikan efek baik pada Kabinet Kerjanya. Jika dinaikan, nantinya anggaran yang untuk subsidi bisa dialihkan ke sektor lainnya, dan perekonomian dapat tumbuh baik. Apalagi pemerintah akan mengembangkan maritime yang dipastikan pendanaannnya dari penghentian BBM subsidi ini.
“Kenaikan harga BBM akan berguna untuk membenahi postur anggaran negara yang selama ini membengkak diserap oleh BBM subsidi. Jika BBM tidak dinaikkan, pemerintahan yang baru akan menjerit,” kata Adiwarman kepada MySharing, Selasa (28/10).
Namun demikian, Adi menyarankan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan dengan memukul rata menghilangkan subsidi. Pemerintah juga jangan terpancing dalam arti membuat kebijakan reaktif termasuk dorongan masyarakat agar BI Rate dinaikkan untuk mencegah uang ke luar negeri. “Pemerintah harus tenang dan jeli, kebijakan tidak boleh dipukul rata. Insya Allah dalam tiga bulan dampak inflansi dari kenaikan BBM akan kembali normal,” kata Adi.
Adiwarman mencontohkan pada pemerintahan BJ Habiebie, kenaikkan BBM menimbulkan kepanikan hingga akhirnya banyak dipolitisir yang berakibat merugikan negara dan rakyat. Seperti dorongan BI menaikkan BI Rate yang berdampak pada kenaikan suku bunga menjadikan pertumbuhan ekonomi melambat. Banyak pengusaha tidak sanggup membayar cicilan, bahan baku untuk ekspor meningkat serta daya beli juga menurun.
Diharapkan kenaikan BBM pada November mendatang oleh Presiden Jokowi tidak menimbulkan kepanikan. Menurut Adi, dorongan pada pemerintahan Jokowi cukup kuat, dikarenakan ada banyak pihak yang sudah mulai kecewa dengan susunan kabinet kerjanya. Sekarang ini, orang-orang di sekeliling Jokowi dan media massa yang dulu mendukung, mulai menyerangnya. Malah sebaliknya yang bukan pendukung menjadi mendukung.
Adi memandang kenaikan harga BBM bersubsidi ini sebagai operasi kanker serta upaya menyehatkan kembali anggaran negara. “Diibaratkan nembak nyamuk pakai meriam, rumahnya roboh nyamuknya terbang. Begitupun Jokowi dalam menjalankan pemerintahan, kuncinya tidak boleh ada kebijakan pukul rata, sehingga dorongan berbagai pihak bisa dihalau,” tegas Adiwarman.
Sementara Ekonomi Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, memperhitungkan jika harga BBM naik Rp 3000 per liter, inflansi bertambah 3,5 persen. Untuk mengerem liarnya inflansi, pemerintah Jokowi harus bisa memastikan kecukupan stok pangan, serta program sosial yang bisa mempertahankan daya beli masyarakat.
Menurutnya, tanpa langkah-langkah itu, daya beli masyarakat akan tergerus dan pertumbuhan ekonomis melemah. Padahal, tanpa kenaikan harga BBM pun, ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 5,1-5,2 persen, jauh dari target sebesar 5,5 persen.
“Kami menyarankan awal tahun 2015 adalah waktu yang tepat menaikkan harga BBM. Jangan tergesa-gesa, ini ujian pertama bagi pemerintahan baru, kalau tidak lulus kepercayaan rakyak akan runtuh,” papar Lana
Dampak untuk Bank Syariah
Menurut Adiwarman, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa dimungkiri akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya kenaikan harga sekitar Rp 3000 per kilo ini akan menjalar ke mana-mana. Mulai dari kenaikan inflansi di kisaran 8-9 persen, BI Rate 8,3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar meningkat pada kisaran Rp 13000-Rp 14000. Begitu pula dengan Biaya Oprasional terhadap Pendapatan Oprasional (BOPO) dan Non Performing Loan (NPL) mengalami kenaikan.
Lebih lanjut Adiwarman menambahkan, akibat kenaikan inflansi ini kredit pembiayaan konsumer yang selama ini menjadi andalan bank syariah, peminatnya akan menurun. Selain itu, akibat suku bunga dan BI rate tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dollar diperkirakan meningkat. Dampaknya banyak rupiah ditarik ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat.
“Dampak kenaikan BBM adalah likuiditas ketat dan pertumbuhan ekonomi berhenti sampai bulan Maret 2015. Namun setelah itu normal lagi, sehingga bank Syariah akan bangkit lagi sekitar Mei-Juni 2015,” kata Adiwarman kepada MySharing, Selasa (28/10).
Adiwarman menyarankan agar bank syariah menyediakan langkah-langkah ROA (Return On Asset) untuk mengukur laporan keuangan yang komprehensif dari rasio ini. “Mudah-mudah BI dan OJK tidak panik menghadapi dampak kenaikan BBM ini,” pungkasnya.