Koperasi syariah harus juga concern manajemen resiko.

OJK Dorong Percepatan Sistem Keuangan Lebih Inklusif

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai program inklusi keuangan harus terus didorong untuk mempercepat perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro kecil.

Koperasi syariah harus juga concern manajemen resiko.
Koperasi syariah harus juga concern manajemen resiko

Ketua Dewan Komisioner OJK –  Muliaman D Hadad menyatakan, bahwa berbagai program kredit mikro yang diluncurkan dalam dua dekade terakhir terlihat belum optimal, tercermin dari Financial Inclusion Index Indonesia terakhir yang masih 20%, masih tergolong rendah di Asia.

Menurut Muliaman, keberadaan OJK diharapkan dapat menjadi solusi persoalan ini, mengingat OJK memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, sehingga OJK memiliki dua kelebihan dalam mendorong program inklusi keuangan.

Kedua kelebihan tersebut adalah pertama, strategi/program inklusi keuangan dan monitoring pencapaiannya dapat dilakukan lebih komprehensif dan terintegrasi dari sisi supply, demand dan infrastructure. Lalu Kedua, dengan diamanatkannya OJK untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, juga menjadi nilai tambah tersendiri untuk mengakselerasi lebih inklusifnya sektor keuangan khususnya sisi demand.

Sebelumnya, dalam acara Asia Microfinance Forum (AMF) 2014 yang digelar di Shanghai Cina, 6-8 Agustus lalu, Muliaman yang menjadi salah satu pembicara forum itu menjelaskan, bahwa pergeseran strategi dari microfinance ke financial inclusion dalam pengentasan kemiskinan membutuhkan perubahan paradigma tidak hanya perubahan istilah.

Lebih lanjut Muliaman, Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar di Asia dan dunia dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang tersebar memberikan tantangan yang tidak kecil bagi institusi keuangan bank dan non bank. Pelaku usaha mikro kecil yang mencakup +/- 99% dari pelaku usaha yang ada di Indonesia belum seluruhnya mendapatkan layanan keuangan. Perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil telah menjadi perhatian pemerintah dan OJK sebagaimana tercantum dalam strategi nasional keuangan inklusif.

Muliaman menekankan pentingnya program yang dirancang dan terkoordinasi dengan baik, karena sistem keuangan inklusif tidak hanya berbicara bagaimana menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil, namun memiliki tujuan yang lebih holistic, yaitu mengurangi angka kemiskinan, melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan sustainable tanpa mengorbankan dan bahkan menopang stabilitas sistem keuangan.

Muliaman mengatakan bahwa pergeseran paradigma tersebut tentunya akan menimbulkan peluang dan tantangan, seperti: Produk/jasa keuangan yang lebih beragam. Cakupan tidak lagi terbatas hanya kredit mikro, tetapi juga produk-produk keuangan lainnya, termasuk tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran. OJK sedang menyiapkan program tabungan melalui branchless banking dan mendorong program asuransi mikro.

Kemudian, platform baru. Besar peluang untuk menggunakan teknologi digital dan telekomunikasi untuk mencapai masyarakat yang belum terjangkau.

Berikutnya, terciptanya pasar baru. Inisiatif ini tidak hanya untuk masyarakat miskin tetapi juga untuk masyarakat yang tergolong unbanked pada semua tingkat pendapatan.

Selanjutnya, melibatkan pihak atau penyedia jasa baru. Pihak-pihak yang terlibat tidak hanya bank atau Lembaga Keuangan Mikro, tetapi juga bisa melibatkan pemerintah melalui program pro-rakyat miskin dan perusahaan telekomunikasi.

Dan terakhir, tantangan baru untuk regulator. Bagaimana regulator dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk mendorong financial inclusionyang berimbang antara aspek sosial dan aspek komersial dengan tetap tidak mengorbankan aspek kehati-hatian.

Lebih lanjut Muliaman, program untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif tidak hanya mendorong dari salah satu sisi, namun harus saling mengisi dan menciptakan sinergi. Dari sisi supply diperlukan industri yang menawarkan produk atau layanan keuangan yang customer-centric disertai infrastruktur finansial yang baik. Hal ini hanya akan dapat diserap dengan baik jika didukung oleh program yang mendorong dari sisi demand seperti kapabilitas keuangan, edukasi dan kepercayaan publik serta akses keuangan yang berkualitas. Dua sisi ini akan dapat berjalan dengan baik jika difasilitasi dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung sistem keuangan yang inklusif.

Acara Asia Microfinance Forum 2014 sendiri dihadiri oleh pakar dan praktisi baik dari pihak regulator dan lembaga pemerintah, lembaga keuangan mikro, lembaga donor, konsultan dan penyedia jasa teknologi, lembaga riset, asuransi, dan universitas atau lembaga pendidikan. Pada kesempatan ini dibahas topik dan isu terkini terkait sistem keuangan inklusif oleh pakar dan praktisi di bidang masing-masing antara lain peran teknologi sebagai delivery channels, pembiayaan mikro ke sektor pertanian, layanan keuangan digital, perilaku ekonomi dalam pembiayaan mikro, regulasi dan kebijakan terkait, dan topik-topik lainnya.

More Stories
BCA Syariah Salurkan Dana Zakat Nasabah Melalui BAZNAS